Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Agung Laksono Tuding Aburizal Rekayasa Tersangka Pemalsuan Dokumen

Kompas.com - 09/04/2015, 19:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Golkar hasil Munas Jakarta, Melky Lakalena, mengatakan bahwa dua orang tersangka kasus pemalsuan dokumen munas tersebut bukan berasal dari pendukung Agung Laksono. Ia menuding kedua tersangka berinisial HB dan DY itu merupakan pendukung Aburizal Bakrie.

"HB yang Ketua DPD Golkar di Sumatera Barat itu waktu sidang mahkamah partai adalah saksi dari kubu Aburizal. Itu orangnya Ical (Aburizal) sendiri," ujar Melky di Gedung Bareskrim Polri, Kamis (9/4/

Sementara itu, DY yang menjabat Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pandeglang, Banten, disebut Melky sebagai karyawan perusahaan milik Aburizal di Jawa Barat. Melku mengklaim memiliki bukti tersebut.

"Kami jelas punya rekamannya bahwa HB itu orangnya Ical. Kami juga punya bukti bahwa si DY orangnya Ical. Itu rekayasa mereka saja," ujar Melky.

Melky menuding kubu Aburizal tengah menjalankan skenario agar seolah-olah kubu Agung benar-benar bersalah dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Munas Ancol. Ia menilai polisi terjebak dalam skenario rekayasa itu.

"Kita ini sama-sama dari Golkar, kita saudara. Jadi ilmu-ilmu rekayasa seperti itu, ya, kita sama-sama tahulah. Coba bagaimana seorang pemimpin seperti Ical yang menjadikan orangnya sendiri sebagai tersangka?" kata dia.

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan HB dan DY sebagai tersangka pemalsuan dokumen surat suara yang dilaporkan kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. DY adalah Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Pandeglang. Adapun HB adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Berdasarkan pemeriksaan saksi serta alat bukti, polisi menyangka keduanya melakukan pemalsuan dokumen surat suara. Kedua tersangka dijerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 6 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Soal Ormas Dapat Jatah Tambang, PDI-P: Harusnya Dikuasai Negara

Nasional
Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Din Syamsuddin Sebut Konsesi Tambang untuk NU-Muhammadiyah Jebakan

Nasional
Tertawa Ditanya Peluang Usung Kaesang di Pilkada Jakarta, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi Maksudnya?

Tertawa Ditanya Peluang Usung Kaesang di Pilkada Jakarta, Hasto: Dipertimbangkan Pak Jokowi Maksudnya?

Nasional
PDI-P Bakal Dorong Revisi UU KPK karena KKN Semakin Merajalela

PDI-P Bakal Dorong Revisi UU KPK karena KKN Semakin Merajalela

Nasional
Soal Peluang Anies dan PDI-P Bersatu, Nasdem: Tak Jarang Barisan Sakit Hati Bertemu

Soal Peluang Anies dan PDI-P Bersatu, Nasdem: Tak Jarang Barisan Sakit Hati Bertemu

Nasional
PDI-P Beri Sinyal Kerja Sama Politik dengan PKB-PPP untuk Pilkada Jateng 2024

PDI-P Beri Sinyal Kerja Sama Politik dengan PKB-PPP untuk Pilkada Jateng 2024

Nasional
Prajurit TNI AD Bunuh Diri di Bogor, KSAD Maruli: Lagi Banyak Tren Anak-anak Judi Online

Prajurit TNI AD Bunuh Diri di Bogor, KSAD Maruli: Lagi Banyak Tren Anak-anak Judi Online

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan Jampidsus, Mahfud: Masyarakat Harus Diberi Ketentraman

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan Jampidsus, Mahfud: Masyarakat Harus Diberi Ketentraman

Nasional
PBNU Buat PT untuk Kelola Tambang, Penanggung Jawabnya Bendahara Umum

PBNU Buat PT untuk Kelola Tambang, Penanggung Jawabnya Bendahara Umum

Nasional
Lendutan Tol MBZ Diklaim Lebih Baik dari Teori yang Direncanakan

Lendutan Tol MBZ Diklaim Lebih Baik dari Teori yang Direncanakan

Nasional
PBNU Pastikan Sudah Buat Perusahaan untuk Kelola Usaha Tambang

PBNU Pastikan Sudah Buat Perusahaan untuk Kelola Usaha Tambang

Nasional
Wamenkes: KRIS Dimulai 30 Juni 2025

Wamenkes: KRIS Dimulai 30 Juni 2025

Nasional
Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasdem Ingin Bangun Koalisi Strategis di Pilkada Jabar, Sudah Komunikasi ke PKS hingga Gerindra

Nasional
TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

TNI Siapkan RSPAD dan RS Soedirman untuk Rawat 1.000 Warga Palestina

Nasional
Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia Vs Irak di GBK

Jokowi dan Kaesang Tonton Langsung Laga Indonesia Vs Irak di GBK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com