Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Penetapan Tersangka Tak Bisa di Tahap Penyelidikan, Saksi Ahli Dicecar Hakim

Kompas.com - 09/04/2015, 15:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tak memiliki wewenang untuk menetapkan seorang tersangka pada tahap penyelidikan. Sekali pun, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Tersangka ditetapkan di penyidikan, bukan di penyelidikan. Atas dasar apa ditetapkan tersangka di penyelidikan?" kata Chairul, saat memberikan pendapat dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2015).

Pendapat itu disampaikannya untuk menjawab pertanyaan dari pengacara Suroso, Tommy Sihotang, mengenai mekanisme penetapan seseorang sebagai tersangka. Namun, jawaban Chairul itu justru memicu pertanyaan dari hakim tunggal yang memimpin sidang, Riyadi Sunindyo.

"Bagaimana kalau penetapannya di akhir penyelidikan?" tanya Riyadi.

"Tidak ada beda. Yang pasti di tahap penyelidikan tidak bisa," kata Chairul.

"Jika ada saksi dan dokumen-dokumen yang dianggap penyelidik sebagai alat bukti, kemudian masuk proses penyidikan, bahan itu berubah wujud menjadi alat bukti, itu yang kemudian dijadikan sebagai tahap untuk menetapkan tersangka bagaimana?" tanya hakim.

"Itu (pengumpulan alat bukti) ada proses kan. Calon alat bukti kan diubah formatnya, saksi dipanggil kembali, jadi tidak bisa di awal penyidikan juga," jawab Chairul.

Chairul menambahkan, sebelum penetapan tersangka, penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup di tahap penyidikan. Sementara, keterangan yang diperoleh penyelidik pada saat penyelidikan bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya bahan keterangan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk meningkatkan status keterangan yang diperoleh dari penyelidikan, penyidik harus kembali memanggil pihak-pihak yang sebelumnya dipanggil saat penyelidikan. Keterangan yang diperoleh penyidik dari saksi yang dipanggil dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com