Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Jokowi Tak Berniat Jadi Ketua Umum PDI-P

Kompas.com - 07/04/2015, 06:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak berniat maju sebagai calon ketua umum pada Kongres PDI-P yang akan digelar pada pekan ini. Menurut dia, Jokowi akan konsentrasi penuh menjalankan pemerintahan.

"Memang tidak ada niatan dari Pak Jokowi untuk maju sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi akan konsentrasi penuh di pemerintahan sebagai Presiden RI," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu, di Jakarta, Senin.

Tjahjo yang kini menjabat sebagai Mendagri, mengatakan, Jokowi justru mendukung penuh Megawati Soekarnoputri untuk kembali dipilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

"Sejak Rakernas di Semarang tahun lalu, justru Pak Jokowi yang meminta seluruh peserta untuk mendukung kembali Ibu Megawati menjadi ketum lagi. Beliau dukung penuh Ibu untuk tetap memimpin Partai," ujar Tjahjo.

Dia mengatakan, dalam Kongres PDI Perjuangan, yang akan digelar 9-12 April akan mengesahkan Megawati kembali menjadi ketua umum seperti yang disepakati dalam Rakernas Semarang tahun lalu.

"Yang saya pahami, Rakernas PDI-P tahun lalu di Semarang menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati, ya harus utuh ikhlas tanpa embel-embel lain dan tanpa 'reserve-reserve' lain," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, Kongres PDI-P tidak mengagendakan pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan partai.

"Tidak ada istilah pilihan jabatan formatur dalam Kongres PDIP nanti. Ketua Umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas di Semarang," ujarnya.

Tjahjo menekankan, dalam Rakernas PDI-P 2014 sudah dinyatakan bahwa posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi dewan pimpinan pusat (DPP) dan menetapkan sekjen partai.

"Ketua umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai. Mekanisme dalam PDI-P berbeda dengan partai-partai lain. Ada roh partai yang berbeda dengan parpol lain," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com