Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Sejarah Gedung Parlemen yang Jarang Terungkap

Kompas.com - 02/04/2015, 13:18 WIB
advertorial

Penulis


Pada 73 tahun silam, sebuah madrasah sederhana didirikan di daerah Petunduhan, Jakarta Pusat. Madrasah Islamiyah, nama madrasah tersebut, berdiri di atas lahan seluas 500 meter. Madrasah yang didirikan KH Abdul Manaf ini merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah yang kini berlokasi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang mengasuh lebih dari 8 ribu santri.

Siapa sangka, setelah hijrah dari Petunduhan ke Pesanggarahan, sepetak tanah itu kemudian bertransformasi menjadi sebuah gedung megah pada 1959. Gedung tersebut kita kenal sebagai Gedung Kura-kura alias Gedung Parlemen RI. Ya, ternyata Gedung Parlemen di Senayan berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam.

Tidak banyak orang yang mengatahui sejarah ini, termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Mendengar cerita yang disampaikan Wakil Pimpinan Ponpes Darunnajah K.H. Mustofa Hadi pada Selasa (1/4/2015) itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tak bisa menyembunyikan keterkejutan sekaligus kekagumannya.

"Semoga semangat madrasah itu tetap terjaga di gedung ini," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi kisah tersebut saat menjamu Pimpinan Ponpes Darunnajah di ruang kerja pribadinya.

Terlebih, lanjut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kini isu radikalisme santer terdengar. Berbagai lembaga Islam dituduh menyebar kebencian dan mendukung gerakan ISIS. Hal ini kemudian diperparah dengan diblokirnya 19 media Islam oleh Kemenkominfo baru-baru ini.

Padahal, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, kita tidak dapat memungkiri peran umat Islam, khususnya dari kalangan pondok pesantren, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Pesantren seseungguhnya dihadirkan untuk membela bangsa, memperjuangkan kemerdekaan, dan melawan penjajahan," ungkap Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang memang berasal dari lingkungan pondok pesantren.

Apalagi, dalam audiensi tersebut dijelaskan, Ponpes Darunnajah telah mengembangkan program Santri Bela Negara sejak 2008 silam. Program ini, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sejalan dengan program Sosialisasi Empat Pilar RI yang diusung MPR.

"Dua program ini bisa kita kolaborasikan. Sehingga tuduhan pesantren itu radikal dan mendukung ISIS bisa terkoreksi dengan baik," jelas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Wahid yang dibenarkan para Pimpinan Ponpes Darunnajah.

Saat ini, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Indonesia membutuhkan lembaga pendidikan Islam yang besar dan berkualitas yang nantinya bisa mengikis isu-isu radikalisme seperti itu. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Turki bisa menjadi model percontohan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

"Mereka itu pendidikan agamanya kuat, namun kajian ilmunya juga bagus. Mereka bisa berbaur dalam masyarakat dunia tapi keislamannya tetap terjaga," tutup Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid siang itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com