JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan dianggap masih malu-malu untuk mendukung Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum.
Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, para ketua partai di daerah menganggap Jokowi sebagai figur yang tepat untuk membesarkan Partai. Di sisi lain, ketua Partai tetap mendukung Megawati Soekarnoputri untuk maju kembali sebagai Ketua Umum pada Kongres mendatang.
Peneliti CSIS Arya Fernandes menjelaskan, Jokowi mendapatkan indeks tertinggi sebagai tokoh yang paling bisa membesarkan partai pada lima tahun mendatang, yakni sebesar 26,6. Puan Maharani menyusul dibawahnya dengan indeks 22,8.
Adapun Megawati baru menyusul di peringkat ketiga dengan indeks 15. Ganjar Pranowo berada di tempat keempat dengan indeks 9,1. Terakhir, Tjahjo Kumolo mendapat indeks 8,8. (baca: Politisi PDI-P: Jokowi Layak Jadi Ketua Umum PDI-P, tetapi...)
"Jokowi dianggap sebagai figur yang paling mampu memimpin partai untuk lima tahun yang akan datang," kata Arya saat merilis hasil sensus di Kantor CSIS, Jakarta, (1/4/2015).
Namun, Arya menambahkan, Megawati tetap unggul dalam bursa perebutan kursi ketua umum pada Kongres yang berlangsung 9 April 2015. Sebanyak 320 atau 68,5 persen ketua partai di daerah mengaku akan mendukung Megawati di Kongres.
Jokowi hanya mendapat dukungan dari 76 DPD/DPC atau 16,3 persen. Dibawahnya, menyusul Puan Maharani (5,4 persen), Ganjar Pranowo (3 persen) dan Pramono Anung (2,4 persen). (baca: "Keniscayaan Ibu Megawati Kembali Jadi Ketum PDI-P")
"Megawati mendapat dukungan signifikan, namun angkanya masih jauh dari aklamasi," lanjut Arya.
Peneliti Senior CSIS Philips J Vermonte menambahkan, dua hasil survei yang berlawanan tersebut menandakan ketua PDI-P di daerah masih malu-malu dalam mendukung Jokowi. Di satu sisi, mereka ingin Jokowi memimpin, tetapi di sisi lain mereka masih merasa segan dengan pengaruh Megawati di PDI-P.
"Ketua daerah malu-malu semua. Mereka terlalu santun dengan elite partai di pusat. Maunya ada perubahan, tapi tidak bisa keluar dari stuktur yang ada," ujar Philips.
Sensus ini dilakukan dengan mewawancarai 28 Ketua DPD dan 467 Ketua DPC di seluruh Indonesia. Wawancara berlangsung pada 16-19 Februari 2015 lalu. Survei dibiayai oleh CSIS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.