Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2015, 18:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa enggan menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan dirinya pro-kemiskinan dengan memberikan rokok kepada Suku Anak Dalam. Menurut dia, lebih baik pihak-pihak yang menyudutkannya turun langsung masuk ke dalam pelosok rimba untuk memahami kearifan lokal.

"Lebih baik turun ke sana. Saya sih lebih banyak mengajak Anda turun ke sana, pahami adat istiadat mereka. Kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho ya. Kultur lokal dipotret dengan 'kacamata' Jakarta itu pasti tidak arif," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, apabila pihak yang menuduhnya membagi-bagikan rokok kepada Suku Anak Dalam atau Orang Rimba itu turun ke lapangan, dia yakin akan memiliki pemahaman yang lebih bijak. Khofifah pun meminta agar pernyataannya ini diklarifikasikan kepada para pendamping Orang Rimba yang sudah bersosialisasi selama bertahun-tahun. "Tanyakan kepada mereka," ujar Ketua Umum Muslimat NU itu.

Khofifah pun membantah ada sponsor rokok yang mendompleng aksinya itu.

"Tolong diperiksa seujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau enggak ada di lubang tikus atau di lubang semut, adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya, apalagi mendanai," tutur Khofifah.

Foto Mensos Khofifah memberikan rokok ke Suku Anak Dalam sempat meramaikan jagat media sosial beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang memprotes aksi Khofifah itu. Namun, ada pula yang paham bahwa pemberian rokok adalah budaya untuk berkomunikasi dengan Orang Rimba.

Salah satu pihak yang memprotes Khofifah adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai apa pun alasan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa membagikan rokok kepada Orang Rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi, adalah tindakan yang tidak tepat.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebagai pejabat negara, Khofifah berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok. Sehingga, dengan alasan apa pun, seorang pejabat negara membagikan rokok kepada rakyatnya itu tidak bisa diterima akal sehat.

"Akan lebih elegan biaya untuk membeli rokok dialihkan seluruhnya untuk sembako atau barang lain yang bermanfaat," kata Tulus, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuturkan, YLKI meminta Mensos melakukan klarifikasi terkait tindakannya dalam membagikan rokok ke Orang Rimba dan meminta maaf kepada masyarakat telah mengabaikan kesehatan Suku Anak Dalam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com