Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Rokok ke Suku Anak Dalam, Mensos Minta Publik Tak Pakai "Kacamata Jakarta"

Kompas.com - 30/03/2015, 18:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa enggan menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan dirinya pro-kemiskinan dengan memberikan rokok kepada Suku Anak Dalam. Menurut dia, lebih baik pihak-pihak yang menyudutkannya turun langsung masuk ke dalam pelosok rimba untuk memahami kearifan lokal.

"Lebih baik turun ke sana. Saya sih lebih banyak mengajak Anda turun ke sana, pahami adat istiadat mereka. Kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho ya. Kultur lokal dipotret dengan 'kacamata' Jakarta itu pasti tidak arif," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, apabila pihak yang menuduhnya membagi-bagikan rokok kepada Suku Anak Dalam atau Orang Rimba itu turun ke lapangan, dia yakin akan memiliki pemahaman yang lebih bijak. Khofifah pun meminta agar pernyataannya ini diklarifikasikan kepada para pendamping Orang Rimba yang sudah bersosialisasi selama bertahun-tahun. "Tanyakan kepada mereka," ujar Ketua Umum Muslimat NU itu.

Khofifah pun membantah ada sponsor rokok yang mendompleng aksinya itu.

"Tolong diperiksa seujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau enggak ada di lubang tikus atau di lubang semut, adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya, apalagi mendanai," tutur Khofifah.

Foto Mensos Khofifah memberikan rokok ke Suku Anak Dalam sempat meramaikan jagat media sosial beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang memprotes aksi Khofifah itu. Namun, ada pula yang paham bahwa pemberian rokok adalah budaya untuk berkomunikasi dengan Orang Rimba.

Salah satu pihak yang memprotes Khofifah adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai apa pun alasan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa membagikan rokok kepada Orang Rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi, adalah tindakan yang tidak tepat.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebagai pejabat negara, Khofifah berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok. Sehingga, dengan alasan apa pun, seorang pejabat negara membagikan rokok kepada rakyatnya itu tidak bisa diterima akal sehat.

"Akan lebih elegan biaya untuk membeli rokok dialihkan seluruhnya untuk sembako atau barang lain yang bermanfaat," kata Tulus, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuturkan, YLKI meminta Mensos melakukan klarifikasi terkait tindakannya dalam membagikan rokok ke Orang Rimba dan meminta maaf kepada masyarakat telah mengabaikan kesehatan Suku Anak Dalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com