Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Rokok ke Suku Anak Dalam, Mensos Minta Publik Tak Pakai "Kacamata Jakarta"

Kompas.com - 30/03/2015, 18:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa enggan menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan dirinya pro-kemiskinan dengan memberikan rokok kepada Suku Anak Dalam. Menurut dia, lebih baik pihak-pihak yang menyudutkannya turun langsung masuk ke dalam pelosok rimba untuk memahami kearifan lokal.

"Lebih baik turun ke sana. Saya sih lebih banyak mengajak Anda turun ke sana, pahami adat istiadat mereka. Kenali bagaimana cara bersapa dengan mereka, jangan memotret atas nama multikultur lho ya. Kultur lokal dipotret dengan 'kacamata' Jakarta itu pasti tidak arif," ujar Khofifah di Istana Kepresidenan, Senin (30/3/2015).

Menurut dia, apabila pihak yang menuduhnya membagi-bagikan rokok kepada Suku Anak Dalam atau Orang Rimba itu turun ke lapangan, dia yakin akan memiliki pemahaman yang lebih bijak. Khofifah pun meminta agar pernyataannya ini diklarifikasikan kepada para pendamping Orang Rimba yang sudah bersosialisasi selama bertahun-tahun. "Tanyakan kepada mereka," ujar Ketua Umum Muslimat NU itu.

Khofifah pun membantah ada sponsor rokok yang mendompleng aksinya itu.

"Tolong diperiksa seujung semut ya kalau ada, saya tertarik untuk menginvestigasi orang yang menuduh itu. Cari kalau enggak ada di lubang tikus atau di lubang semut, adakah sponsor yang mengikuti kunjungan saya, apalagi mendanai," tutur Khofifah.

Foto Mensos Khofifah memberikan rokok ke Suku Anak Dalam sempat meramaikan jagat media sosial beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang memprotes aksi Khofifah itu. Namun, ada pula yang paham bahwa pemberian rokok adalah budaya untuk berkomunikasi dengan Orang Rimba.

Salah satu pihak yang memprotes Khofifah adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menilai apa pun alasan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa membagikan rokok kepada Orang Rimba di daerah Sungai Kemang, Jambi, adalah tindakan yang tidak tepat.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, sebagai pejabat negara, Khofifah berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok. Sehingga, dengan alasan apa pun, seorang pejabat negara membagikan rokok kepada rakyatnya itu tidak bisa diterima akal sehat.

"Akan lebih elegan biaya untuk membeli rokok dialihkan seluruhnya untuk sembako atau barang lain yang bermanfaat," kata Tulus, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuturkan, YLKI meminta Mensos melakukan klarifikasi terkait tindakannya dalam membagikan rokok ke Orang Rimba dan meminta maaf kepada masyarakat telah mengabaikan kesehatan Suku Anak Dalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com