Wakil Ketua MPR Bantah Berkhianat kepada Golkar Kubu Aburizal

"Jika ada yang menyebut saya berkhianat, saya kira itu terlalu naif dan kekanak-kanakan. Politik itu adalah pilihan," kata Mahyudin di Padang, Sumatera Barat, Kamis (26/3/2015).

"Mana ada orang di dunia ini mencari celaka, sejauh tidak merugikan orang lain," ujar Mahyudin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Ia berharap kepada kedua belah kubu agar kader-kader yang sedang semangat bekerja untuk bangsa tidak dibawa dalam polemik yang terjadi. Ia mengatakan, yang dilakukan saat ini hanya mengikuti kepengurusan yang disahkan oleh negara dan memiliki landasan legitimasi formal.

"Jangan dibawa dalam konflik, kalau ikut sana diancam pecat, kalau ikut sini yang sana mengancam pecat. Ini jelas tidak sehat," ucapnya.

Mahyudin mengaku hanya bersikap realistis dalam mendukung kepengurusan Agung Laksono karena itu memiliki landasan hukum yang kuat dan kalau ada yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia mengatakan siap untuk membesarkan Partai Golongan Karya, siapa pun pemimpinnya, dan tidak jadi persoalan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Menkumham meminta Agung laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan mengakomodasi kader Golkar yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Selain itu, Menkumham menginstruksikan agar permohonan pendaftaran kepengurusan itu dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham sesuai ketentuan.

Sementara itu, Agung Laksono telah menyampaikan apresiasinya atas pengesahan Menkumham itu. Dia menyatakan akan segera melakukan konsolidasi untuk membentuk kepengurusan Golkar yang mengakomodasi kader partai beringin yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.