Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pembina Akui Kaderisasi Jadi Pekerjaan Rumah Partai Demokrat

Kompas.com - 25/03/2015, 20:20 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menilai kaderisasi menjadi pekerjaan rumah (PR) partainya karena masih belum ada tokoh internal yang layak menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.

"Sampai sekarang masih SBY yang layak memimpin kembali Partai Demokrat karena belum ada tokoh lain mampu menggantikannya memimpin," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (25/3/2015).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) tersebut berharap partainya mulai mengedepankan proses kaderisasi agar muncul tokoh-tokoh politik seperti SBY.

Menurut dia, hingga kini hanya SBY yang mampu membawa Demokrat keluar dari berbagai permasalahan karena ketokohan dan terbukti bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kendati demikian, menjelang Kongres III Partai Demokrat yang rencananya diselenggarakan Mei mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan jika ada kandidat lain yang ingin berkompetisi dengan sehat.

"Silakan kalau ada yang mencoba maju menjadi ketua umum. Semua diserahkan ke peserta kongres," tukas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

Terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP, Hayono Isman menilai posisi itu harus diisi oleh orang yang tepat dan berperan penting untuk partai.

"Sebenarnya, Gubernur Jatim Soekarwo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Demokrat sangat layak jadi sekjen. Tapi pertanyaannya, apakah beliau mau melepas jabatan gubernur dan konsentrasi di partai?," kata politisi yang pernah mengikuti konvensi calon Presiden dari Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, dalam beberapa kali kesempatannya, Soekarwo yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu tak bersedia dicalonkan, baik sekjen atau bahkan ketua umum.

"Tidak lah, saya tidak mau. Kalau ada yang mendorong, saya tetap tidak mau karena kualitas saya belum cocok," tutur Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, lanjut dia, alasan enggan maju sebagai pengganti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) karena seorang sekjen harus berdomisili di DPP atau di Jakarta.

"Sekjen itu harus di Jakarta, sedangkan saya di Surabaya. Serahkan ke kongres saja bagaimana hasilnya dan siapa sekjennya. Yang pasti bukan Mas Ibas lagi, karena tidak mungkin ayah ketua umum dan anaknya sekjen. Etikanya juga kurang baik," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com