Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Desa Cair April, Menteri Desa Ingatkan Pentingnya BUMDes

Kompas.com - 22/03/2015, 21:10 WIB


LAMONGAN, KOMPAS.com
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta masyarakat perdesaan memanfaatkan dana desa untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

"Untuk tahun ini, kita luncurkan anggarkan secara bertahap. Tapi tahun mendatang saya akan prioritas agar anggarannya terus meningkat," ujar Menteri Marwan, saat sambutannya di hadapan 423 desa se-Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu (22/3/2015).

Rencananya, kata Menteri Marwan, pemerintah akan meluncurkan perdana penyaluran dana desa pada April mendatang. Dana desa itu, kata dia, harus dapat membentuk desa yang potensial. Sehingga menjadi gerakan nasional desa mandiri.

"Mari kita membuat desa mandiri. Desa yang yang harus melibatkan semua komponen masyarakat. Untuk mandiri, desa harus sudah siap dari segi energi, pendidikan, dan lainnya," ujar Menteri Marwan.

Di hadapan ratusan Kepala Desa se-Lamongan, Menteri Marwan mengatakan, salah satu program untuk mewujudkan desa mandiri dari dana desa adalah untuk mengupayakan terbentuknya 5.000 desa mandiri. Berikutnya, percepatan potensi dan pengelolaan perdesaan.

"Untuk merintisnya, perlu dari sekarang dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saya yakin, kalau potensi desa dimaksimalkan, akan meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat," ujar Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, daerah yang sudah didirikan BUMDes dan yang belum ada BUMDes pasti berbeda. "Pasti banyak potensi kreatif masyarakat yang sudah berkembang, tapi secara market belum maksimal. BUMDes bisa jadi solusinya," ujarnya.

Marwan mengingatkan kembali bahwa penerimaan dana desa setiap desa se-Indonesia, tidak sama angkanya. Minimal, ujar Marwan Jafar, bisa mencapai Rp 700 jutaan.

"Angka itu merupakan gabungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi jangan salah ditafsirkan, seolah-olah semuanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bahkan ada daerah yang penerimaan dana desa mencapai Rp 1 miliar, seperti di Papua. Tergantung dari kondisi daerahnya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com