Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PDI-P Bakal Pertimbangkan Usulan DPD Papua soal Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 22/03/2015, 08:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


MERAUKE, KOMPAS.com - PDI Perjuangan akan mempertimbangkan usulan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Papua mengenai pemekaran wilayah. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan tersebut akan masuk dalam salah satu agenda pembahasan di Kongres IV PDI-P.

"Nanti akan dipertimbangkan untuk masuk salah satu yang dibahas dalam kongres di Bali," ujar Hasto saat ditemui seusai memimpin Konferda IV PDI-P di Merauke, Papua, Sabtu (21/3/2015).

Usulan mengenai pemekaran wilayah Papua tersebut disampaikan langsung oleh pengurus DPD PDI-P Papua dalam penutupan Konferensi Daerah IV PDI-P di Merauke, Papua. Kader PDI-P meminta agar pembahasan tidak hanya terus-menerus seputar internal partai, tetapi juga kepentingan masyarakat, khususnya di daerah.

Hasto mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan aspek pemerintahan dan aspek sosiologis politik. Sementara ini, Dewan Pimpinan Pusat PDI-P belum melakukan pengkajian apa pun mengenai pemekaran wilayah. Menurut dia, DPP PDI-P masih sebatas mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut Hasto, yang saat ini menjadi fokus DPP PDI-P adalah menentukan skala prioritas untuk membangun potensi daerah di provinsi paling timur tersebut. Salah satunya mengenai pembangunan sumber daya manusia yang memadai, yang bersandar pada pendidikan berbasis revolusi mental.

"Lain-lainnya mengenai pemerintahan, agar dana otonomi bisa lebih efektif. Kemudian, bagaimana politik distribusi anggaran. Ada juga program kerakyatan, seperti program perbaikan gizi yang baik sejak dalam kandungan, juga masalah hak asasi manusia," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com