Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Penguatan KPK, Alumni UI Deklarasikan Gerakan Anti-korupsi Nasional

Kompas.com - 20/03/2015, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ikatan Alumni Universitas Indonesia akan melakukan unjuk rasa mendeklarasikan gerakan antikorupsi nasional untuk menyikapi kondisi pemberantasan korupsi dan demokrasi di Indonesia.

"Di kampus UI Salemba, BEM dan Iluni lintas almamater di Indonesia telah menggelar rapat akbar gerakan antikorupsi nasional dan akan melakukan deklarasi gerakan antikorupsi nasional siang ini," kata Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) UI Chandra Motik di Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Ia mengatakan, gerakan yang akan dimulai pukul 14.00 WIB tersebut akan dihadiri berbagai ikatan alumni universitas lain di Indonesia dan akan didukung sejumlah tokoh penggiat antikorupsi.

"Akan ada dari IPB, ITB, ITS, Trisakti, Pancasila, ISTN, Jayabaya dan lain-lain. Tokoh yang mendukung juga Buya Syafii Ma'arif, Imam Prasodjo dan anggota tim independen," kata Chandra.

Ia menjelaskan, Badan Eksekutif Mahasiswa UI mengusung empat cita Universitas Indonesia dalam demonstrasinya yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanat reformasi dan TAP MPR 1998 berupa tuntutan.

Dalam unjuk rasa nanti, BEM UI menuntut agar pemerintah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, mereformasi Polri dan lembaga peradilan, membersihkan demokrasi dari oligarki, dan meminta pemerintah menurunkan harga-harga dengan membasmi mafia.

Chandra mengatakan, gerakan antikorupsi menjadi ruh perjuangan karena korupsi merupakan persoalan besar dan mendasar yang harus diatasi untuk menyelamatkan Indonesia masa depan. 

"Oleh karenanya tuntutan perkuat KPK menjadi simbol perlawanan terhadap koruptor yang sekarang menggunakan hukum secara semena-mena untuk melemahkan korupsi melalui pelemahan KPK," kata dia.

Rencananya unjuk rasa akan dimulai dengan orasi dari BEM UI dan perguruan tinggi lain dan kemudian dilanjutkan dengan aksi teatrikal serta musikalitas puisi oleh mahasiswa. 

Selanjutnya akan diteruskan dengan orasi tokoh nasional dan diakhiri dengan deklarasi secara bersama-sama.

Iluni dan BEM UI juga akan menyediakan sebuah kotak surat raksasa yang berisikan surat yang ditujukan kepada presiden untuk dikirimkan ke Istana Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com