Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hanya 1 Persen Kepala Daerah yang Komitmen Benahi Transportasi Umum"

Kompas.com - 19/03/2015, 17:36 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masalah transportasi umum di Indonesia, terutama angkutan darat, dinilai sudah sangat kompleks. Bukan cuma soal kelayakan atau kenyamanan. Di beberapa daerah justru masih berurusan dengan persoal ketersediaan angkutan umum tersebut.

Menurut Wakil Ketua Research dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, penyelesaian masalah angkutan umum di Indonesia harus dimulai dari komitmen politik pemimpin daerah. Namun kata dia, dari 524 kepala daerah, hanya 1 persen pemimpin daerah saat ini yang memiliki komitmen kuat terhadap perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum.

"Tidak ada komitmen kepala daerah, hanya 1 persen saja. Bisa jadi kurang dari 1 persen," ujar Djoko yang banyak melakukan riset masalah transportasi di Indonesia itu.

Dia menjelaskan, kurangnya komitmen kepala daerah itu diakibatkan karena memang sang kepala daerah tak memiliki komitmen politik yang kuat. Bahkan kata dia, kepala daerah cenderung tak tahu masalah transportasi dan tak mau tahu.

Padahal, perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum harus juga dimiliki pemerintah. Sebab, pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam menciptakan sekaligus menyediakan angkutan umum yang layak, aman, dan efisien bagi masyarakat.

Meski begitu, dia mengapresiasi masih ada kepala daerah yang benar-benar memiliki komitmen politik yang besar terhadap transportasi umum terutama angkutan darat. Salah satu yang dia puji yaitu Wali Kota Bogor Arya Bima yang dinilainya serius membenahi angkutan kota (Angkot) di Bogor.

Sementara itu, Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena menilai kerjasama antara perintah daerah dan pengusaha angkutan umum sangatlah penting. Salah satu yang dia harapkan agar angkutan umum bisa lebih baik adalah adanya berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, baik itu berupa insentif langsung maupun pemberian insentif tak langsung seperti suku bunga pinjaman untuk pembiayaan angkutan umum atau insentif suku cadang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com