Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Bahas Organisasi dan Modernisasi TNI-Polri

Kompas.com - 17/03/2015, 15:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri. Rapat digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

"Siang hari ini akan dibahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri, untuk itu saya persilakan Panglima TNI dan Wakapolri untuk menyampaikan," kata Presiden, saat membuka rapat tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir mendampingi Jokowi dalam rapat itu. Pejabat lain yang hadir adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala BIN Marciano Norman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Rapat dimulai sekitar pukul 14.15 WIB dan tertutup untuk peliputan media.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebut Presiden Joko Widodo membahas rencana peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan prajurit TNI dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Pembicaraan itu dilakukan sambil makan siang bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

"Berbicara soal anggaran pertahanan yang akan ditingkatkan," kata Andi.

Andi mengungkapkan, peningkatan anggaran pertahanan direncanakan naik menjadi Rp 200 triliun. Saat ini, anggaran pertahanan masih di kisaran Rp 102 triliun. Ia melanjutkan, peningkatan anggaran pertahanan dan kesejahteraan akan dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 7 persen.

Presiden mematok target rencana ini bisa terealisasi pada 2017. "Intinya mengenai anggaran pertahanan, peningkatan kesejahteraan," ujarnya. (Baca: Saat Makan Siang, Presiden dan Panglima TNI Bahas Kenaikan Anggaran Pertahanan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com