Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Hak Angket untuk Menkumham

Kompas.com - 17/03/2015, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi Merah Putih di DPR sepakat akan segera menggulirkan hak angket terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Adapun Koalisi Indonesia Hebat sudah menyatakan menolak wacana tersebut. Bagaimana sikap Partai Demokrat yang tidak berada di kubu manapun?

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, memberi sinyal bahwa Demokrat akan mendukung penggunaan hak angket tersebut. Demokrat sepakat dengan KMP, keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung adalah bentuk politisasi. (baca: Menkumham Diberi Waktu Sepekan untuk Sikapi Peringatan KMP)

"Dalam konteks penegakan hukum dan penegakan demokrasi, F-PD tidak antipati terhadap penggunaan hak angket karena F-PD tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya," kata Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa (17/3/2015).

Menurut Didik, perlu dipahami penggunaan hak angket adalah upaya konstitusional yang perlu disikapi dengan obyektif dan rasional. Tidak perlu antipati sepanjang hak tersebut digunakan dalam koridor yang benar, baik secara substansi maupun prosedural.

Keinginan anggota DPR dari KMP untuk menggunakan hak angket tersebut, menurut dia, harus menjadi perhatian dan koreksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (baca: Rommahurmuziy Ancam Sanksi Politisi PPP yang Ikut Angket untuk Menkumham)

"Kita bersama-sama punya kepentingan yang sama untuk menjaga demokrasi ini agar berjalan sesuai jalur yang selama ini sudah ditinggalkan oleh SBY. Jangan sampai kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi disalahgunakan secara otoriter untuk kepentingan subyektif kekuasaan semata," ucap Didik.

Kubu Agung sudah mendaftarkan susunan pengurus Golkar ke Kemenkumham setelah mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun, kubu Aburizal Bakrie melawan ke pengadilan. (baca: Kubu Agung: Ada 35 Kader Kubu Aburizal Masuk Kepengurusan Golkar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com