Ketum PPP dan Ketum Golkar Membahas Wacana Penambahan Dana bagi Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono dan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy alias Romi, di antaranya membahas mengenai wacana penambahan dana partai politik dari pemerintah. Romi mengatakan, dana yang diterima partai politik selama ini memang relatif kecil.

"Kami membicarakan mengenai dana parpol yang akan dibahas dalam paripurna. Selama ini dana parpol memang relatif kecil jumlahnya," ujar Romi saat menggelar konferensi pers bersama Agung Laksono di Crown Plaza Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Menurut Romi, selama ini pemerintah hanya memberikan Rp 108 per suara. Sehingga, lebih kurang hanya Rp 12,5 miliar saja yang didapatkan partai politik dalam setahun.

Menurut Romi, jumlah tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan partai dalam menjalankan fungsinya. Meski demikian, Romi mengatakan, wacana penambahan dana dari pemerintah itu harus diikuti dengan sistem yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol. Misalnya, dengan membentuk satuan kerja di bawah pemerintah, untuk mengawasi aliran dana bagi parpol.

"Ini bisa menjadi konsolidasi parpol agar jadi agen perubahan. Namun, perlu pengawasan agar tidak ada penyelewengan dana," Romi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyampaikan bahwa dana Rp 1 triliun per tahun rencananya akan dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan perolehan suara partai saat pemilihan umum. Ia menegaskan bahwa rencana pembiayaan parpol ini masih sebatas wacana.

Tjahjo mengatakan, wacana pembiayaan parpol ini dilatarbelakangi pandangan bahwa partai politik memerlukan dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pendidikan kaderisasi serta melaksanakan program dan operasional. Ia menilai besaran bantuan tahunan dari pemerintah saat ini tidak seberapa karena anggaran negara yang terbatas dan diberikan berdasarkan suara yang diperoleh partai politik dalam pemilu.