Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto Diperiksa Penyidik Bareskrim di Kantornya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui dirinya sudah diperiksa oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus yang melibatkan Ketua non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Pemeriksaan berlangsung di kantor Andi di Sekretariat Negara.

"Iya diperiksa sebagai saksi memberikan keterangan atas laporan. Saya lupa namanya siapa, iya rumah kaca, Abraham Samad, pertemuan dengan Abraham Samad. Di sini (diperiksa), di kantor," ujar Andi di istana kepresidenan, Kamis (12/3/2015).

Menurut Andi, pemeriksaan berlangsung singkat hanya sekitar 40 menit pada Jumat (6/3/2015) lalu. Saat ditanya soal materi pertanyaan yang dilontarkan saat pemeriksaan itu, Andi enggan mengungkapkannya.

Pengamat Pertahanan yang kini menjadi lingkar dalam Presiden Joko Widodo itu meminta agar semua pihak menunggu proses pengadilan kasus ini. (Baca: Abraham Samad Belum Ditetapkan Tersangka dalam Kasus "Rumah Kaca")

"Saya ingin bantu prosesnya, hanya karena kesibukan lalu saya tanya apa bisa dilakukan di Seskab, lalu penyidik dari Reskrim 4 orang datang, Dilakukan 40 menit," ucapnya.

Adapun, kasus yang menyeret nama Abraham Samad ini dilaporkan Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Mabes Polri pada 26 Januari lalu. Pelapor menduga pertemuan Abraham dengan Hasto tersebut membahas kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politisi PDI-P Emir Moeis.

Kesepakatan itu terkait keinginan Samad menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi dan keringanan hukum bagi Emir Moeis. Cerita pertemuan antara Abraham Samad dan Hasto Kristiyanto itu pun akhirnya diungkap oleh Hasto. (Baca: Bareskrim Periksa Saksi "Rumah Kaca" Abraham Samad Selama Dua Jam)

Dia menyebutkan bahwa Abraham menawarkan barter, yakni ada perkara hukum seseorang yang diringankan, sementara di sisi lain Abraham meminta agar dapat menjadi cawapres pendamping Jokowi. Polri menyebut, pertemuan Abraham dengan petinggi partai politik memenuhi unsur pidana, yakni Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa, "Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun."

Namun, Polri belum menetapkan Abraham sebagai tersangka dalam kasus ini. Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengaku polri akan lebih fokus menyidik perkara pemalsuan dokumen di mana Abraham sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar.