Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Persilakan Golkar Usulkan Hak Angket terhadap Menkumham

Kompas.com - 11/03/2015, 15:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka kesempatan bagi kubu Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Bali untuk mengusulkan hak angket atas keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Wacana pengajuan hak angket itu terkait dengan keputusan Yasonna yang mengesahkan pengurus Partai Golkar hasil Munas Jakarta.

"Hak interpelasi, hak angket, itu kan hak anggota, silakan saja. Kan ada prosedurnya," kata Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Fadli menilai, apa yang diputuskan Menkumham tersebut telah melanggar prosedur. Menurut dia, terlihat jelas bahwa pemerintahan Joko Widodo berpihak kepada kubu Agung Laksono yang menginginkan agar Golkar mendukung pemerintahan.

"Hak ini bukan sesuatu yang disakralkan, harus digunakan semaksimal mungkin," kata Fadli.

Usulan mengenai hak angket disuarakan oleh kader daerah pendukung Aburizal Bakrie dalam rapat konsultasi dewan pimpinan daerah di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam. Usul tentang pengajuan hak angket itu masih akan dirapatkan oleh Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal di DPR.

Saat ini, pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Aburizal masih menjalani proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kelompok Aburizal juga menggugat keputusan Menkumham itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, mereka juga melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri tentang dugaan pemalsuan dokumen surat mandat DPD Golkar pada Munas Ancol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com