Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buyung Minta KPK Bentuk Dewan Pengawas

Kompas.com - 06/03/2015, 14:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kuasa hukum Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membentuk Dewan Pengawas KPK. Dewan tersebut, kata Adnan, akan mengawasi kerja pimpinan KPK.

"Jangan lagi ada perbuatan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, menurut saya, mesti ada badan pengawas yang setiap hari ada di sini," ujar Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Adnan berkaca pada dua pimpinan KPK nonaktif yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus pidana. Menurut Adnan, dengan terbentuknya Dewan Pengawas, maka tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan dan pejabat struktural di KPK.

"Jadi setiap hari menilai apakah benar penetapan tersangka, atau sudah cukup bukti. Jangan tergantung pimpinan dan para penyidik aja," kata Adnan.

Adnan menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, KPK bisa saja melakukan kesalahan. Jika penyimpangan kewenangan terus dilakukan, kata dia, maka perlahan-lahan KPK bisa hancur.

"Saya ingin mempertahankan KPK karena kita perlu pemberantasan korupsi. Tapi orang-orang yang ada di KPK mesti orang yang integritasnya tinggi, sehingga tidak ada lagi kepentingan untuk tampil panggung. Tidak perlu showing off, merasa diri jagoan dan berbuat sewenang-wenang," kata Adnan.

Selain itu, Adnan meminta pemerintah segera membentuk tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK untuk mengganti para pimpinan dan pimpinan KPK sementara. Ia berharap pimpinan KPK mendatang diisi oleh orang-orang muda yang berintegritas dan mampu mempelajari sejarah KPK dengan baik.

"Saya harapkan pemerintah segera membuat Pansel untuk memilih orang-orang baru yang lebih muda-muda dan mau belajar dari sejarah KPK. Bagaimanapun juga KPK harus kita pertahankan, kita perkokoh," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com