Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi: Harus Ada NU di Istana

Kompas.com - 05/03/2015, 21:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok dan Malang KH Hasyim Muzadi dalam diskusi terbatas tentang "Nawa Cita menuju Kesejahteraan dan Kesalehan Sosial" menjelaskan posisinya di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dalam pengarahan kepada para peserta diskusi yang mayoritas berasal dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia di Ponpes Al-Hikam Depok, Jawa Barat, Kamis, KH Hasyim menjelaskan tawaran jabatan di Wantimpres diterima karena dia menghargai permintaan Istana.

"Kalau tidak saya terima khawatir tidak ada perwakilan dari NU, sebab tidak mungkin Istana mengambil dari tokoh NU yang mendukung Prabowo-Hatta," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU itu.

Menurut KH Hasyim, dirinya sudah menjelaskan kepada Presiden dan Wakil Presiden bahwa kalau sewaktu-waktu diperlukan di NU dan jabatan Wantimpres tidak boleh dirangkap, maka dirinya akan mengundurkan diri dan penggantinya adalah orang NU yang dia tunjuk, sehingga perwakilan NU tetap ada di Wantimpres.

Ia juga mengemukakan, kini posisi NU sudah kalah sekian langkah dibanding Muhammadiyah, misalnya di Majlis Ulama Indonesia (MUI) serta pada forum lintas partai politik dan forum lintas agama di tingkat internasional, padahal NU sebelumnya memiliki peran strategis di lembaga atau forum tersebut.

Selain itu ia menegaskan, pengurus NU harus amanah dalam bidang ideologi dan organisasi serta jangan menjadikan NU "tempat indekosan" aliran-aliran yang tidak sepaham dengan NU.

"Orang yang membawa gerbong NU harus NU 24 karat dan harus bersih dari kecenderungan madzhab di luar NU," katanya sambil menambahkan adanya kiai sepuh yang meminta agar NU didekatkan kepada keluarga KH Hasyim Asy'ari (pendiri NU yang juga pahlawan nasional).

Kyai Hasyim kemudian melanjutkan tausiahnya agar NU ke depan memperbaiki manajemen organisasi, apalagi di internal NU ada banyak kiai yang alim dan intelektual serta ada pula figur-figur yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang akademis.

"Andai kata NU itu dibangun dengan gerakan 'institutional building', maka potensi mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan NU dan negara," katanya sambil menekankan pentingnya meluruskan niat menyelamatkan NU dan mengembalikan NU pada relnya.

Kemudian pengarahan dilanjutkan oleh KH Shalahudin Wahid (adik mantan Presiden Almarhum Abdurrahman Wahid) yang menyampaikan kesediaannya menjadi Ketua Umum PBNU mendatang kalau diminta.

KH Shalahudin yang biasa dipanggil "Gus Sholah" itu mengaku telah mendapatkan dukungan dari kiai-kiai sepuh untuk menjadi Ketua Umum PBNU, termasuk dukungan tertulis dari Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri KH Nawawi Abdul Jalil.

Gus Sholah juga mengemukakan adanya orang yang mengatakan dirinya sebagai orang NU baru, padahal menurut dia sejak muda dirinya sudah aktif di Pandu Ansor (organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia yang berafiliasi dengan NU) serta ikut dalam merumuskan perlawanan NU terhadap PKI.

"Memang waktu Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, saya tidak masuk struktur PB sesuai saran dari Gus Dur. Tetapi setelah Gus Dur tidak lagi pada posisi Ketua Umum, saya kemudian masuk ke struktur PBNU," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com