KPK Tak Dilibatkan dalam Pembuatan Inpres Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK tidak dilibatkan dalam merancang instruksi presiden terkait pemberantasan korupsi. Johan menyatakan, KPK menghormati rencana penerbitan inpres tersebut meskipun KPK sudah memiliki rencana strategis sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kami lembaga independen. KPK selama ini berpegang teguh pada rencana strategis (renstra) yang kami miliki," ujar Johan, Kamis (5/3/2015).

Ia mengatakan, rencana strategis yang dimiliki KPK telah disusun untuk penerapan berkala. Ada rencana lima tahunan, rencana tahunan, dan rencana jangka pendek.

"KPK dalam penindakan dan pencegahan itu dilakukan secara simultan. Kami selama ini bergerak di dua bidang penegakan hukum itu secara simultan dan kecepatan yang sama. Tidak ada yang harus dibedakan," kata Johan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa inpres tersebut disusun berdasarkan usulan semua kementerian. Presiden ingin menitikberatkan upaya pemberantasan korupsi dari segi pencegahan.

Inpres tersebut akan menjadi acuan lembaga penegak hukum dalam upaya bersama memberantas korupsi. Andi mengatakan, kemungkinan inpres tersebut akan selesai pekan ini.

"Benar-benar system building yang memungkinkan instansi penegak hukum itu bisa secara cepat mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran administrasi atau kemungkinan intensi sengaja untuk menggunakan keuangan negara seara tidak sah. Nah, itu yang kemudian bergerak melakukan pencegahan," kata Andi.

Dengan dasar itu pula, Presiden juga menempatkan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) sebagai bagian yang terintegrasi dengan Kantor Staf Kepresidenan. "Jadi pencegahan diharapkan kemudian menjadi 70-75 persen dari porsi program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Andi.