Pemerintah Diminta Awasi Eksploitasi SDA Sebelum Pilkada Serentak

"Sebab besarnya biaya bagi calon kepala daerah untuk mengikuti proses pemilihan merupakan salah satu sebab munculnya pemberian izin secara masif itu," kata Raynaldo Sembiring dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Rabu (4/3/2015).

Menurut dia, pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam selalu memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemberian izin harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi sosial masyarakat, dan aspek terkait lainnya.

"Untuk mencegah eksploitasi SDA yang lebih masif itu, maka perlu dioptimalkan pengawasan khususnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPK, dan PPATK," katanya.

Ia berpendapat bahwa pengawasan tersebut akan lebih baik dilakukan sejak saat ini. Ini disebabkan banyaknya daerah yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak pada akhir tahun ini.

Selain itu terhadap setiap rencana pemberian izin, masyarakat dapat melakukan pengawasan karena masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi terutama dalam penyelenggaraan Amdal.

"Pemilihan umum kepala daerah yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015 merupakan alarm bagi upaya pelestarian lingkungan hidup. Pesta demokrasi tersebut bakal digelar pada 204 wilayah administrasi di Indonesia dan harus dikawal sejak jauh hari, terutama dampaknya terhadap eksploitasi SDA itu," katanya.

Kekhawatiran ini muncul, terutama pada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dimana ada potensi pemberian izin secara masif untuk mengumpulkan dana terutama oleh calon petahana.

Pemilukada yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung diprediksi tetap akan membutuhkan dana yang besar, sehingga tetap ada potensi korupsi dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam.