Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sense of Crisis" Jokowi Dipertanyakan, Apa Kata Istana?

Kompas.com - 03/03/2015, 19:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Suara Presiden Joko Widodo soal konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI hampir tak pernah terdengar pasca-pengangkatan pimpinan sementara KPK dan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Padahal, konflik belum usai. Keputusan KPK melimpahkan kasus Budi ke Kejaksaan Agung menimbulkan ketidakpuasan publik. Ketegasan dan sikap Jokowi pun kembali dipertanyakan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi masih menaruh perhatian terhadap isu ini.

"Oh enggak ya, itu tetap saja beberapa isu krusial tetap menjadi perhatian Presiden," kata Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Menurut Pratikno, ia selalu menyampaikan perkembangan-perkembangan terkait kasus Budi Gunawan kepada Presiden. Presiden juga menerima masukan dari tamu-tamu yang datang ke Istana.

Pratikno mengatakan, Presiden sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarlembaga penegak hukum. Namun, Pratikno tak menyebutkan solusi yang tengah disiapkan Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, solusi yang disiapkan Presiden adalah solusi yang komprehensif dan tidak terpaku pada satu kasus. Presiden, kata dia, menginginkan ada sinergi baru KPK, Polri, dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Saat ditanyakan kapan solusi itu disampaikan, Andi hanya menjawab singkat. "Secepatnya," kata dia.

Sikap Presiden Jokowi

Sebelumnya, sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia tengah memasuki masa krisis. Imam berharap Presiden Joko Widodo mengambil sikap nyata dan tegas untuk menjamin penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ada di jalur yang semestinya.

"Presiden enggak perlu lagi dinasihati. Masyarakat akan melihat mana sense of crisis, aksi nyata, tindakan nyata dari seorang Presiden," kata Imam yang juga anggota Tim Independen untuk KPK-Polri, saat dihubungi, Selasa.

Tak hanya Imam, pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, saat ini KPK tengah dilemahkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan lembaga itu hanyalah Presiden.

"Ada konspirasi besar untuk melemahkan KPK, yang dilakukan oleh semua elite di republik ini. Sebenarnya, kuncinya bukan di KPK sendiri karena KPK tidak akan punya kekuatan, melainkan tetap kuncinya di leadership Presiden," kata Refly.

Menurut dia, masyarakat Indonesia saat ini sangat berharap agar Presiden Jokowi bisa menghentikan kriminalisasi yang terjadi pada KPK. Alasan Presiden dengan dalih tidak ingin intervensi hukum, kata Refly, tidak tepat.

"Kalau ada penegak hukum yang sewenang-wenang itu harus dipersoalkan, bukan dibiarkan. Presiden memang tidak boleh intervensi hukum pada kondisi normal, tetapi sekarang tidak normal," ujar Refly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com