Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gereja Kristen Dukung Eksekusi Terpidana Mati Kasus Narkoba

Kompas.com - 03/03/2015, 16:55 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Musyawarah Antargereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (Bamag-LKK) Indonesia mendukung eksekusi terpidana mati kasus narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba).

"Kami mendukung Presiden untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia atas putusan hukuman terpidana mati narkoba," kata Ketua Umum Bamag-LKK Indonesia Agus Susanto di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden Jakarta, Selasa (3/3/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, dukungan terhadap eksekusi terpidana mati kasus narkoba merupakan satu dari lima pernyataan sikap kebangsaan yang disampaikan Bamag-LKK Indonesia kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Hasyim Muzadi menerima surat pernyataan Bamag-LKK Indonesia itu. Pengurus Bamag-LKK yang hadir di antaranya Johan Manampiring (Sulawesi Utara), Hendrik Malelak (NTT), Abriatinus (Kalimantan Timur), Marlin Hutajulu (Sumatera Utara), Robby Driesje Tengor (Kalimantan Timur), Stephen Theorupun (Maluku), Alpinus K Pay (Maluku Utara), dan Larisman Hutagaol (Sulawesi Selatan).

Dalam pernyataan sikapnya, Bamag-LKK juga menyatakan mendukung Presiden dalam pemberantasan korupsi dan penataan serta penguatan institusi penegak hukum (Kejaksaan, Polri, dan KPK). (Baca: Persiapan 95 Persen, Eksekusi Dua Terpidana Mati "Bali Nine" Dipastikan Bulan Ini)

Lembaga itu juga meminta Presiden dan penyelenggara negara melaksanakan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.

"Kami mendukung Presiden selaku panglima tertinggi TNI untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Agus, yang berasal dari Jawa Timur.

Lembaga itu juga mendukung Presiden dalam segala upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian serta menjaga dan memperkokoh kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com