Kasus Budi Gunawan Dilimpahkan, KPK Dinilai Kalah Telak

"Ini langkah mundur, suatu kekalahan telak bagi KPK. Padahal KPK masih berpeluang dalam pengajuan PK ke Mahkamah Agung," ujar Miko kepada Kompas.com, Senin (2/3/2015) malam.

Miko mengatakan, ditolaknya permohonan kasasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru diketahui melalui ucapan lisan. Sementara, menurut Miko, belum ada ketetapan tertulis dengan dasar hukum yang tetap mengenai penolakan permohonan kasasi tersebut.

Selain itu, jika melihat dari dasar hukum, sebut Miko, KPK sebenarnya memiliki alasan cukup kuat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014, yang pada intinya, keputusan praperadilan dapat diajukan peninjauan kembali, apabila ditemukan suatu penyelundupan hukum.

Penyelundupan hukum yang dimaksud adalah penafsiran hakim tunggal Sarpin Rizaldi, terhadap Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Miko mengatakan, keputusan hakim Sarpin untuk menjadikan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, dapat disebut sebagai penyelundupan hukum.

"Pelimpahan kasus ini adalah kompromi yang paling mengecewakan. Sebenarnya peluang upaya hukum bagi KPK masih cukup besar," kata Miko.

KPK melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum. Namun, kejaksaan kemudian melimpahkan kasus itu ke Polri. (Baca: Ingin Efektif, Jaksa Agung Akan Limpahkan Kasus BG ke Polri)

Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti justru membuka peluang kasus Budi Gunawan akhirnya dihentikan penyelidikannya.

"Kalau nanti misalnya sudah masuk ke penyidikan, bisa juga di-SP3. Tapi, yang dipastikan oleh KPK dan Polri ini masih penyelidikan karena penyidikannya dibatalkan putusan praperadilan," kata Badrodin. (Baca: Dilimpahkan ke Polri, Kasus Budi Gunawan Ada Kemungkinan Dihentikan)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.