Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Dianggap Cuek soal Rangkap Jabatan

Kompas.com - 03/03/2015, 05:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Partai Amanat Nasional tak bergeming soal isu rangkap jabatan. Sebab, Ketua Umum PAN terpilih 2015-2020 Zulkifli Hasan enggan menanggalkan jabatan Ketua MPR RI.

"Rangkap jabatan sebagai pejabat publik dan pimpinan partai sudah lama digaungkan publik. Tapi fenomena ini berlanjut, mereka (PAN) tak bergeming," ujar Siti Zuhro dihubungi dari Jakarta, Senin (2/3/2015) malam.

Menurut Siti, lain PKS lain pula PAN. Karena di PKS tidak memperbolehkan rangkap jabatan, namun di dalam PAN rangkap jabatan seperti aman-aman saja.

"Padahal mengurus partai politik tidaklah mudah. Karena ketua umum bertanggung jawab terhadap maju-mundurnya partai," kata dia.

Siti Zuhro mengatakan bahwa Zulkifli Hasan memiliki pekerjaan rumah untuk membesarkan PAN. Menurut dia, PAN memerlukan manager partai yang cerdas, piawai membaca peluang, tajam dalam memprediksi masa depan dan mampu melakukan kaderisasi yang memadai.

"Peningkatan kualitas partai menjadi pekerjaan rumah Zulkifli Hasan bila ingin menjadikan PAN partai besar. Nuansa sebagai partai reformis belum benar-benar tampak, ketika PAN belum mampu membuat terobosan positif merespon aspirasi rakyat," kata dia.

Pada Minggu (1/3) malam Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2020 mengalahkan petahana Hatta Rajasa dalam Kongres IV PAN di Nusa Dua, Bali.

Dalam penghitungan suara yang dilangsungkan di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua MPR RI, mendapat 292 suara. Sementara pesaingnya Hatta Rajasa meraih 286 suara.

Total suara yang diperebutkan oleh kedua kandidat sebanyak 582 suara, dengan 4 surat di antaranya rusak dan abstain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com