MAKASSAR, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membawa dugaan adanya "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Biar saja, saya dukung (langkah) Pak Ahok untuk membuktikan kebenarannya," ujar JK sebelum terbang ke Jakarta, di Pangkalan Udara TNI AU, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2/2015) siang.
Menurut JK, dengan langkah ke KPK, baik Ahok maupun DPRD DKI akan mengetahui benar atau tidaknya adanya dana siluman terkait rencana pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau
uninterrruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta.
"Kalau Ahok benar, bagaimana dia bisa dijatuhkan. Sebaliknya, kalau salah (menurut hasil penyelidikan dan penyidikan KPK), ya salah," katanya saat ditanya mengenai risiko pelengseran Ahok lewat hak angket yang kini dijalankan DPRD karena melapor ke KPK.
JK mengatakan, pendapat Ahok yang kini tidak memiliki partai politik itu tentu akan berseberangan dengan partai politik di DPRD.
"Tidak apa, ini bagus karena yang sekarang terjadi adalah check and balances (saling kontrol dan mengimbangi) antara pemerintah provinsi dan parlemen di DKI akan berlangsung," ungkapnya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, juga menyatakan dukungan yang sama.
"Dalam penyusunan anggaran sebaiknya tidak ada agenda terselubung yang bisa menimbulkan kecurigaan. Namun, pemerintah daerah itu tidak hanya gubernur, tetapi juga DPRD sehingga mereka harus bersama-sama membahasnya," kata Syahrul.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.