Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta KPK Fokus Bekerja dan Selesaikan Hiruk Pikuk

Kompas.com - 27/02/2015, 11:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanyakan kondisi terkini internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan dengan seluruh pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2/2015). Jokowi meminta KPK segera menyudahi hiruk pikuk yang terjadi dan fokus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami satu per satu jelaskan kondisi terkini dengan KPK. Kami berharap persoalan di publik, hiruk pikuk ini segera diselesaikan. Presiden juga sampaikan hal yang sama agar KPK fokus bekerja kembali seperti biasanya, yang kemudian juga mempercepat proses pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi dalam jumpa pers usai pertemuan.

Selain Johan, pimpinan KPK yang hadir adalah Ketua sementara Taufiequrachman Ruki, Wakil Ketua sementara Indriyanto Seno Adji, dan dua pimpinan KPK lainnya, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Presiden dan pimpinan KPK sepakat agar upaya pemberantasan korupsi tidak boleh terganggu. Kepada Jokowi, pimpinan KPK menjelaskan bahwa KPK sudah banyak menyusun program di bidang pencegahan dan penindakan yang harus cepat dilaksanakan.

Johan membantah anggapan bahwa selama ini KPK lebih memprioritaskan bidang penindakan dibandingkan pencegahan.

"Tidak benar, keduanya harus dilakukan simultan dengan kecepatan sama. Dua-duanya harus sinergi, dengan kecepatan yang sama," ucap mantan Deputi Bidang Pencegahan KPK itu.

Sebelum bertemu dengan jajaran pimpinan KPK, beberapa hari lalu, Jokowi memanggil Ruki, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk melakukan sinergi antar lembaga penegak hukum. Jokowi menginstruksikan seluruh penegak hukum saling membantu dan meninggalkan ego sektoral.

Rangkaian pertemuan ini adalah tindak lanjut dari keputusan Presiden yang mengangkat pimpinan sementara KPK sekaligus mengganti calon Kapolri sebagai langkah menyelesaikan konflik KPK-Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com