Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Australia Dinilai Adu Domba Jokowi dengan Rakyat Indonesia

Kompas.com - 26/02/2015, 21:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumbar percakapannya dengan Presiden Jokowi di media massa sebagai wujud politik adu domba.

"PM Tony Abbott telah melakukan politik adu domba antara Presiden dan rakyat Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkap percakapannya dengan Presiden RI Jokowi kepada media Australia. Percakapan itu terkait hubungan kedua negara di tengah wacana pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia yang terjerat kasus narkoba di Tanah Air. (Baca: PM Australia Kembali Telepon Jokowi Terkait Terpidana Mati)

Dalam pernyataan di depan media Australia, Abbott mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi saat ini secara hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia, terkait hukuman mati itu. Meski demikian, dia juga mengatakan bahwa hal ini bukan berarti suatu harapan agar dua warganya tidak menjalani hukuman mati.

Hikmahanto menekankan, apabila langkah Abbott mengumbar percakapannya dengan Jokowi di media Australia dilakukan dengan desain kesengajaan, maka hal itu dapat menjadi tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh PM Tony Abbott untuk menyelamatkan nyawa dua warganya.

Dia menegaskan, Abbott seharusnya tidak mengumbar percakapannya dengan Jokowi terkait hukuman mati dua warga Australia karena hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di Indonesia.

Atas langkah Abbott itu, publik di Indonesia bisa saja marah kepada Presiden Jokowi karena seolah Presiden hendak mengubah keputusannya untuk melaksanakan hukuman mati.

"Padahal publik Indonesia telah mendukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati karena Indonesia sedang menghadapi darurat narkoba. Publik juga mendukung karena Pemerintah Australia dan Brasil dalam menjalankan kewajibannya melindungi warganya terkesan melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia," kata dia.

Hikmahanto memandang, pernyataan Abbott itu telah memosisikan Presiden Jokowi berhadap-hadapan dengan publik Indonesia bak mengadu domba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com