Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Djan Faridz Sesalkan Kehadiran JK di Mukernas PPP Romahurmuziy

Kompas.com - 24/02/2015, 21:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Fernita Darwis, menyesalkan kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan kubu Romahurmuziy, pekan lalu. Ia mengatakan, kehadiran JK memunculkan dugaan adanya upaya intervensi secara tidak langsung.

Menurut Fernita, JK seharusnya mengetahui tengah terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. Kehadiran JK tersebut, lanjut dia, seakan memberi sinyal bahwa politisi senior Golkar itu mengakomodir kepentingan salah satu kelompok.

"Sebagai bagian pemerintahan, JK adalah seorang negarawan seharusnya tidak ikut kedalam kelompok apalagi sampai mengakomodir kepentingan kelompok tertentu," kata Fernita di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Fernita menambahkan, dalam waktu dekat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan mengeluarkan putusan terkait sengketa dualisme kepemimpinan PPP yang diajukan kubu Djan Faridz. 

"Pemerintah kita harapkan jangan lakukan intervensi keputusan itu. Karena kalau sampai ada hal seperti itu artinya pemerintah sudah tidak menghormati keputusan hukum," ujarnya.

Fernita mengatakan, sebelumnya, PPP kubu Djan Faridz menyesalkan langkah Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy. Padahal, kata dia, PTUN telah mengeluarkan putusan sela yang meminta agar Kemenkumham menunda pengesahan tersebut lantaran kasus ini masih dalam proses.

"Itu artinya pemerintah sudah melakukan intervensi. Kami harapkan (dalam putusan PTUN) pemerintah jangan ada intervensi lagi dalam kisruh PPP," kata Fernita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com