Fahri Hamzah: Jokowi Jangan Hanya Selesaikan Masalah di Permukaan soal KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendorong Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan menyusul keputusan Jokowi dalam menangani konflik KPK-Polri.

Fahri menjelaskan, konflik KPK-Polri harus dilihat dan diselesaikan secara mendasar. Ia khawatir, solusi Jokowi mengganti calon Kapolri dan menunjuk tiga pimpinan sementara KPK hanya dapat menyelesaikan masalah yang muncul di permukaan.

"Harus dilihat masalah dasarnya. Jangan cuma masalah yang timbul di permukaan," kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Fahri pun menyinggung rendahnya indeks kepastian hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal menurutnya, hal itu bisa diatasi terlebih saat usia KPK sudah berdiri sejak sekitar 13 tahun lalu.

"Jadi keputusan Jokowi sekarang ini mengganti calon kapolri, pergantian pimpinan KPK, harus ada kepastian hukumnya. Kalau cuma rutinitas, kita sudah bosan," ujarnya.

Politisi PKS itu menegaskan, Presiden Jokowi harus menganggap konflik KPK-Polri terjadi karena alasan mendasar. Ia meyakini konflik antar lembaga penegak hukum itu bisa kembali pecah jika tak ada solusi tepat yang diambil saat ini.

"Saya tidak tahu apakah keputusan presiden itu jawaban dari konflik ini. Tapi kalau tidak diselesaikan, ini masalah laten dan bisa terjadi lagi di lain waktu," ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi membuat keputusan membatalkan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan mencalonkan Komjen (Pol) Badrodin Haiti. Selain itu, Jokowi juga menunjuk tiga pimpinan sementara KPK untuk menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang tersandung masalah hukum, dan Busyro Muqoddas yang berakhir masa tugasnya.