Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sarankan Jokowi Minta Masukan dari SBY

Kompas.com - 18/02/2015, 12:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan Presiden Joko Widodo berkomunikasi dan meminta saran dari Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Menurut Ruhut, semasa berkuasa, SBY pernah dua kali menghadapi polemik antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

"Bahkan saya kira Pak Jokowi saat ini sudah meminta masukan kepada SBY. Pasti sudah ada komunikasi," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Ruhut mengatakan, komunikasi Jokowi dengan SBY selama ini sangat baik. Ia yakin, kedua tokoh ini saling berkomunikasi jika ada persoalan besar.

"Apalagi dua-duanya kan presiden pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat," ujarnya.

Ruhut juga menilai, SBY dan Jokowi memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan berbagai masalah, yakni mendengarkan masukan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, wajar jika Jokowi membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil sikap terkait polemik ini.

"Mungkin (keputusannya) bisa hari ini, bisa besok jadi bonus imlek," ujar Ruhut.

Pasca-putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK tidak sah, Presiden Jokowi belum juga mengambil keputusan soal dilantik atau tidaknya Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Kepada wartawan, Jokowi berkali-kali menyampaikan keputusan akan secepatnya diumumkan. Sementara itu, dua pimpinan KPK, yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian di tengah ketidakpastian kepemimpinan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com