Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Pimpinan KIH dan Menteri Kabinet Kerja Hadiri Mukernas I PPP

Kompas.com - 17/02/2015, 20:42 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Selasa (17/2/2015), dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Menteri Kabinet Kerja.

"Kami undang semua pimpinan KIH dan beberapa perwakilan dari Kabinet Kerja. Kalau yang bersangkutan tidak datang, akan diwakilkan," ujar Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, Aunur Rofiq, saat ditemui di Kompleks Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa.

Saat acara Mukernas dibuka pada pukul 19.30 WIB, tampak Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memasuki gedung pertemuan. Tak lama berselang giliran Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin memasuki ruang pertemuan.

Sementara itu, beberapa perwakilan kementerian juga tampak hadir dalam pembukaan Mukernas PPP, seperti perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta perwakilan dari Kementerian Pertahanan. Rofiq mengatakan, semula Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan hadir dalam pembukaan Mukernas tersebut. Namun, karena kesibukannya sebagai Wakil Presiden, kehadiran Kalla akhirnya dibatalkan.

Pelaksanaan Mukernas yang akan berlangsung hingga 19 Februari 2015 tersebut merupakan musyawarah besar pertama yang dilakukan sejak pelaksanaan Muktamar VIII, yang digelar di Surabaya, pada 15-17 Oktober 2014. Mukernas yang diikuti perwakilan daerah PPP dari seluruh Indonesia tersebut mengambil tema, "Konsolidasi Organisasi dan Pemenangan Pilkada".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com