Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Rakyat Sudah Terlalu Sabar Menunggu...

Kompas.com - 17/02/2015, 19:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo harus segera bersikap terkait polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri yang berujung pada konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Analis politik dari Poltracking Institute Agung Baskoro mengatakan, Jokowi mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya jika terus menunda pengambilan keputusan dan solusi atas persoalan ini.

"Inilah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk segera mengambil sikap terkait polemik status BG (Budi Gunawan) yang menggantung sebagai Kapolri maupun penghancuran KPK secara sistematis. Karena bila terus dibiarkan, stabilitas nasional dipertaruhkan dan legitimasi pemerintah di hadapan publik berada di titik nadir kehancuran," ujar Agung, saat dihubungi, Selasa (17/2/2015).

Menurut Agung, situasi saat ini sudah kritis sehingga Jokowi diharapkan tak lagi menunda pengambilan keputusan. Rakyat, kata dia, sudah terlalu sabar menunggu aksi nyata dari Presiden.

"Publik sudah terlalu sabar menunggu. Bila dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi bom waktu yang berbahaya," kata Agung.

Konflik antara KPK dan Polri sudah berlangsung lebih dari sebulan. Akan tetapi, hingga hari ini, Jokowi belum juga menyampaikan keputusan akhirnya atas polemik dua lembaga dan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebelumnya, Jokowi berjanji akan bersikap pada pekan lalu. Namun, janji ini diingkari dengan alasan menunggu putusan praperadilan yang diajukan Budi terhadap KPK pada Senin (16/2/2015) kemarin. Putusan praperadilan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. Pasca-putusan, Jokowi belum juga bersuara dan menyampaikan keputusannya.

Sementara itu, ring satu Jokowi alias para pejabat di lingkaran utama Istana, seperti Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, seolah "puasa" bicara. Belum ada kepastian kapan Jokowi akan bersikap.

Aksi nyata Jokowi kini masih ditunggu dan terus berpacu dengan waktu. Pasalnya, pada saat yang sama, satu demi satu pimpinan KPK ditetapkan Polri sebagai tersangka. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com