Surya Paloh Minta Jokowi Segera Ambil Sikap soal Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghargai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai gugatan praperadilan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut Paloh, saat ini penting bagi Jokowi untuk segera mengambil keputusan mengenai nasib Budi Gunawan.

Paloh menjelaskan, kepastian dilantik atau tidak dilantiknya Budi Gunawan sebagai kepala Polri oleh Jokowi ditunggu oleh masyarakat luas. Ia berharap hal itu disadari Jokowi sebagai alasan untuk segera mengambil keputusan.

"Yang paling penting dan dinantikan masyarakat adalah keputusan yang cepat diambil. Kalau bisa, lebih cepat lebih baik," kata Paloh, seusai menemui Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Paloh menegaskan, putusan PN Jaksel mengenai praperadilan Budi Gunawan telah berjalan baik dan patut dihormati. "Kita menghargai sekali pengadilan yang telah memberikan keputusan apa pun juga, kita hargai. Sebagai suatu keputusan, itulah yang kita hormati," ucapnya.

Seperti diketahui, Budi Gunawan adalah calon tunggal kepala Polri yang diajukan Presiden Jokowi dan telah disetujui DPR. Namun, pelantikannya ditunda oleh Jokowi karena Budi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menanggapi itu, Budi mengajukan praperadilan ke PN Jaksel. Dalam putusannya, hakim Sarpin Rizaldi menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. Hakim menganggap kasus Budi tidak masuk dalam semua kualifikasi yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam pasal itu disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu ialah kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat serta kasus yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.