Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa Minta Swasta Ikut Bangun Desa Mandiri Energi agar Tak Tergantung pada PLN

Kompas.com - 15/02/2015, 20:54 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap agar desa-desa terpencil dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Ia meminta perusahaan swasta ikut membantu mengadakan sumber energi bagi desa-desa tersebut sehingga tidak tergantung pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Marwan mengatakan, kebutuhan akan energi itu penting bagi desa tertinggal untuk memperlancar jalannya pelayanan sosial dan memajukan ekonomi warta setempat. Kementerian Desa akan mengupayakan solusi terhadap masalah ini. Salah satunya dengan pengembangan desa mandiri energi, khususnya desa-desa yang sulit dijangkau PLN. Desa-desa tersebut umumnya merupakan tertinggal, terpencil, dan di perbatasan yang berjumlah 10.000 desa atau 13 persen dari seluruh desa di Tanah Air.

"Kami akan dorong setiap desa memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri lebih dari 60 persen kebutuhan energi listrik dan bahan bakarnya dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki desa," kata Marwan sebagaimana dikutip Antara, Minggu (15/2/2015).

Pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa secara maksimal. Ini dilakukan supaya desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pasokan energi listrik dari luar.

Menurut Marwan, desa memiliki banyak sumber daya yang dapat menghasilkan energil istrik. Sumber energi di desa dapat diperoleh dari sumber pertanian yang bisa menghasilkan biofuel dan agrofuel, maupun dari sumber non pertanian, seperti penggunaan mikrohidro, tenaga surya dan biogas. Sumber-sumber itu, kata Marwan, bersifat terbarukan dan ramah lingkungan.

Marwan menambahkan, untuk mewujudkan desa mandiri energi diperlukan dana yang tidak sedikit. Pengadaannya tidak cukup jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah. "Diperlukan keikutsertaan kalangan swasta termasuk dunia usaha, di antaranya melaui program corporate social responsibility," ujarnya.

Marwan akan menggandeng badan usaha milik negara dan pengusaha swasta untuk mendukung program itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com