Presiden Belum Ambil Keputusan, Menteri Tedjo Salahkan Praperadilan yang Molor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan Presiden Joko Widodo masih tetap berpegangan pada praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Namun, lantaran praperadilan itu molor, Tedjo mengatakan Presiden pun akhirnya belum bisa membuat keputusan hingga minggu ini.

"Ya kan praperadilannya mundur, yang salah ya praperadilannya dong kenapa mundur," kata Tedjo saat tiba di Istana Kepresidenan, Kamis (12/2/2015).

Tedjo menyebutkan Presiden tetap harus menunggu praperadilan untuk menentukan jadi atau tidaknya Budi dilantik sebagai Kapolri demi mendapat kepastian hukum. Saat ditanyakan alasan tetap menunggu hasil praperadilan meski putusan itu tak akan menghilangkan tindak pidananya, Tedjo enggan berkomentar.

"Kita lihat lah bagaimana praperadilannya. Tunggu saja," ucap Tedjo yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu. (Baca: Tunda Keputusan soal Kapolri, Jokowi Pertontonkan Kelemahannya)

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat berjanji akan membuat keputusan terkait kisruh pencalonan kepala Polri pada pekan ini. Namun, hingga Kamis, belum ada sikap apa pun yang diputuskan Presiden. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Semua pertimbangan sudah disampaikan kepada Presiden, mulai dari Tim Independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pimpinan DPR, Presiden ketiga RI BJ Habibie, hingga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Selama Presiden tak bersikap, satu per satu pimpinan KPK sudah dilaporkan ke polisi atas berbagai tuduhan tindakan melanggar hukum. Bambang Widjojanto adalah yang pertama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. (Baca: Janji Buat Keputusan Minggu Ini soal Kapolri, Istana Berdalih Masih Tiga Hari Lagi)

Tak hanya pimpinan, ancaman pelaporan kasus pidana bahkan juga diterima Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP, mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK lainnya Busyro Muqoddas, hingga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang melontarkan kritik terhadap Polri dan mendukung KPK.