Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Mau Bicara Mobil Nasional, Saya Akan Bicara Esemka

Kompas.com - 10/02/2015, 05:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perjanjian kerja sama antara Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari bukan ditujukan untuk pengembangan industri mobil nasional. Setelah dikritik banyak pihak, Jokowi meluruskan bahwa apabila dirinya hendak memajukan mobil nasional, dia akan mengangkat Esemka.

"Kalau bicara mobil nasional, tentu saya akan bicara Esemka," kata Jokowi saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (10/2/2015) dini hari.

Esemka adalah mobil rakitan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Solo. Proyek Esemka ini bertujuan mengembangkan industri otomotif dalam negeri dengan prinsip kemandirian.

Saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo, Esemka berkibar setelah Jokowi menggunakannya sebagai mobil dinas. Namun, setelah Jokowi pindah ke Jakarta, nama Esemka justru tenggelam hingga kini.

Setelah Esemka meredup, publik dikejutkan dengan penandatanganan antara PT Adiperkasa Citra Lestari milik mantan anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, AM Hendropriyono, dan produsen mobil asal Malaysia, Proton. Kerja sama kedua perusahaan ini ditengarai sebagai kelanjutan proyek mobil nasional. Namun, Jokowi mengaku belum memikirkan Proton untuk menjadi mobil nasional.

"Belum berpikir ke sana, tapi kalau mobil nasional, brand dan principal-nya itu, ya, Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dirinya hadir dalam penandatanganan kerja sama Proton dengan Adiperkasa karena diundang. Kerja sama dua perusahaan itu merupakan kerja sama business to business (B2B).

"Perjanjian MoU itu adalah B2B dan juga baru tahapan, sangat awal sekali. Berkaitan dengan feasibility studies saja belum," ujar Jokowi.

Saat ditanya apakah kemudian dengan kehadirannya itu Proton akan mendapat perlakuan spesial dari pemerintah dengan mendapatkan insentif, Jokowi mengelak. "Kalau saya tengok sebuah industri, menengok sebuah manufaktur di negara lain, tentu saja itu adalah hal sangat wajar," kata Jokowi.

Meski Jokowi membantah bahwa Proton akan masuk dalam program mobil nasional, ABCNews melaporkan, dalam sebuah pernyataan tertulis, Proton mengatakan bahwa kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan dan menjalani kerja sama dalam proyek mobnas di Indonesia. Jika penelitian menunjukkan proyek ini layak, maka perusahaan akan menandatangani perjanjian usaha patungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com