Hindari Simpang Siur Informasi, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disarankan segera menunjuk juru bicara Kepresidenan agar segala informasi yang datang dari Istana tidak simpang siur. Selain itu, Presiden juga bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa perlu menyampaikan segala informasi terbaru mengenai isu yang berkembang.

"Kalau tidak ada jubir, maka akan selalu terjadi kesimpangsiuran dan kebingungan," kata Pengamat Politik Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi 'Publik dan Politik' yang diselenggarakan Smart FM, di Jakarta, Sabtu (7/2/2015) siang.

Nico mengatakan, dalam 100 hari pemerintahan Jokowi, kesimpangsiuran informasi sudah beberapa kali terjadi. Dia mencontohkan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang meminta Komjen Budi Gunawan mundur sebagai calon Kapolri karena sudah berstatus tersangka di KPK.

Namun di lain pihak, Presiden mengaku baru akan memutuskan nasib Budi Gunawan pekan depan. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

"Seharusnya (pernyataan) itu bisa dihindari," ujar Nico.

Apalagi, lanjut Nico, himbauan Mensesneg itu ternyata diabaikan oleh Budi Gunawan. Budi beralasan menunggu putusan praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (baca: Budi Gunawan Tolak Permintaan Istana agar Mundur sebagai Calon Kapolri)

"Itu bisa menurunkan kewibawaan Sesneg. Harusnya cukup Jubir yang bicara," ujarnya.

Sebelumnya, Mensesneg menyebut, persoalan tidak akan timbul apabila Budi Gunawan mundur sebagai calon kepala Polri. (Baca: Mensesneg: Sangat Indah kalau Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

"Tentu saja sangat indah kalau justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur, berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2015).