Hari Ke-88 Jokowi-JK: Eksekusi Mati Mencuat di Tengah Polemik Pergantian Kapolri

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari setelah Komisi III DPR menyetujui penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri, sidang paripurna DPR juga menetapkan hal yang sama. Kini, jalan Budi menuju pimpinan korps Bhayangkara bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo.

Sidang paripurna DPR RI, Kamis (15/1/2015), itu tak menemui kendala berarti. Meski dua fraksi meminta agar pengesahan Budi Gunawan sebagai kepala Polri ditunda, fraksi lain menyetujui penetapan itu. Lagi-lagi, Partai Demokrat mengingatkan bahwa pelantikan Budi Gunawan bisa menjadi pintu untuk melengserkan Jokowi melalui jalur impeachment. (Baca: Demokrat: Melantik Budi Gunawan Jadi Pintu Masuk Memakzulkan Jokowi)

Akan tetapi, dua kubu di DPR, baik yang mendukung maupun yang berseberangan dengan pemerintah, seolah sudah seia sekata tentang pencalonan Budi tersebut. Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sama-sama memuluskan jalan Budi menjadi pimpinan Polri. Dalam sidang paripurna, DPR akhirnya menyetujui penetapan Budi sebagai kepala Polri. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Sementara itu, di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi tampak sibuk meminta pendapat tentang masalah tersebut. Jokowi antara lain bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Di sisi lain, para penolak Budi Gunawan terus melancarkan pendapat tentang status tersangka Budi. Relawan Dua Jari yang dulu mendukung Jokowi "berbalik arah" menentang keputusan Jokowi. Mereka mengancam akan meneror Jokowi jika tidak mendengarkan aspirasi relawan yang meminta Budi batal dilantik. Adapun KPK merasa hanya dijadikan alat kampanye oleh Jokowi. (Baca: Budi Gunawan Jadi Calon Kapolri, KPK Merasa Hanya Dijadikan Bahan Kampanye Jokowi)

Eksekusi mati

Di tengah polemik calon kepala Polri itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengumumkan bahwa pemerintah akan mengeksekusi hukuman mati terhadap enam terpidana kasus narkotika. Permohonan grasi keenam orang itu, lima di antaranya warga negara asing, telah ditolak oleh Jokowi pada Desember 2014. Eksekusi akan dilakukan pada Minggu (18/1/2015) dini hari. (Baca: Minggu, Enam Terpidana Kasus Narkoba Dieksekusi Mati)