KPK: Kalau Hasto Punya Bukti Valid, Serahkan kepada Kami

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan bukti valid mengenai tuduhan yang dilayangkannya terhadap Ketua KPK Abraham Samad. Hasto menuding adanya pertemuan antara Abraham dan elite PDI-P sebelum Pilpres 2014 untuk melakukan lobi politik.

"Sangat elok kalau Hasto datang ke KPK dan serahkan bukti yang katanya sangat firm itu," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/12/2015).

Johan mengatakan, KPK meragukan keabsahan informasi yang dibeberkan Hasto ke Komisi III DPR mengenai pertemuan tersebut. Terlebih lagi, Hasto menyatakan bahwa lobi Abraham untuk menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo saat itu dibarter dengan penanganan perkara kader PDI-P, Emir Moeis.

Selama informasi itu belum diterima KPK, kata Johan, KPK masih menganggap pernyataan Hasto hanya sebatas tudingan. "Apakah benar yang disampaikan Hasto bahwa Ketua KPK menyatakan seperti itu? Ini kan harus dites dulu, benar atau tidak," kata Johan.

Johan mengatakan, semestinya bukti dan informasi yang dimiliki Hasto langsung diberikan kepada KPK, bukan ke Komisi III. Informasi tersebut akan diteliti dan dievaluasi oleh tim internal KPK jika Hasto bersedia menyampaikannya.

"Kalau ada bukti firm yang disimpulkan, ada pelanggaran etika, atau lainnya, tentu kami akan melakukan tindakan yang diperlukan. Namun, sampai hari ini kami belum menerima informasi dan data yang dituduhkan ke pimpinan KPK, termasuk ke Abraham yang disampaikan Hasto," kata Johan.

Pernyataan Hasto itu disampaikan secara pribadi dalam jumpa pers pekan lalu dan pada rapat dengan Komisi III DPR, Rabu kemarin (baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres). Rapat di DPR itu untuk meminta keterangan Hasto atas pernyataannya tentang pertemuan Abraham dengan sejumlah elite PDI-P. Hasto mengaku hanya ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Abraham. Ia menuding Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.

Menurut Hasto, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham karena keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dan penetapan tersangka tersebut.

Abraham sudah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan. (Baca Bantah Pernyataan Hasto, Abraham Samad Merasa Difitnah).