Survei: Sentimen Negatif terhadap Menteri Tedjo Paling Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Pudijatno dinilai sebagai menteri dengan sentimen negatif masyarakat tertinggi. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

CEO LKP Usman Rachman mengatakan, dari 34 menteri di Kabinet Kerja, setidaknya ada lima menteri yang mendapat sentimen negatif tertinggi. Selain Tedjo, menteri lain yang dicap negatif adalah Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno (16,2 persen), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (12,28 persen), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (10,8 persen), serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (10,65 persen).

"Dari lima menteri itu, Tedjo-lah yang sentimen negatifnya tertinggi mencapai 19,27 persen," kata Usman saat memaparkan hasil survei LKP di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Usman menjelaskan, sentimen negatif tinggi terhadap Tedjo muncul akibat pernyataannya terhadap kelompok antikorupsi yang membela Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dalam kisruh KPK-Polri. Saat itu, Tedjo menyebut pembela Bambang sebagai rakyat tidak jelas.

"Kalau Rini terkait rencana permintaan penyertaan modal nasional yang dianggap terlalu besar bagi BUMN," ujarnya.

Selain itu, tingginya sentimen negatif terhadap Rini muncul karena mantan Kepala Staf Transisi itu dinilai menarik sejumlah koleganya untuk masuk ke dalam jajaran BUMN. Rini juga mendapatkan sentimen negatif atas rencananya menjual aset Gedung Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

Untuk Ignasius Jonan, kata Usman, sentimen negatif muncul karena rencana Jonan menghapuskan low cost carrier (LCC) dalam dunia penerbangan. Alasan Jonan dianggap tidak masuk akal karena tidak ada korelasi antara penghapusan LCC dan peningkatan keselamatan penumpang.

"Untuk Tjahjo itu karena terkait rencana penghapusan kolom agama di KTP. Masyarakat kita saat ini masih sangat memiliki sentimen tinggi terhadap hal-hal yang berbau agama," jelasnya.

Sementara itu, sentimen terhadap Yasonna muncul karena ia diduga berpihak pada saat konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Survei LKP ini dilakukan dalam kurun waktu 1 November 2014 hingga 31 Januari 2015. Survei dilakukan dengan metode media monitoring terhadap 10 surat kabar dan 10 media online nasional yang kerap diakses publik. Riset ini juga dilengkapi dengan quick-poll atau jajak pendapat singkat terhadap 600 responden di 10 kota besar dengan margin of error sebesar 3,5 persen.