Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Saya yang Jaga Hubungan Presiden dengan Parpol

Kompas.com - 03/02/2015, 19:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan langsung meluruskan kabar yang menyebutkan dirinya membatasi akses partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Luhut, dia baru saja berkomunikasi langsung dengan salah satu elite PDI-P, Pramono Anung.

"Nggak lah, nggak bener itu. Baik-baik aja. Tadi Pramono Anung telepon," kata Luhut saat dijumpai di kantornya, Selasa (3/2/2015).

Namun, Luhut tidak mau membuka obrolan yang dilakukannya bersama Pramono Anung itu. "Ya anu, apa pun kita omongin," kata mantan tim sukses Jokowi-JK saat pemilihan presiden lalu itu.

Luhut memaparkan, dia selama ini sibuk dengan urusannya sebagai kepala staf kepresidenan. Sebagai kepala staf, Luhut mengaku mengurus masalah pajak hingga peraturan-peraturan yang masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Luhut pun tidak sepakat apabila kantor staf kepresidenan mengatakan bahwa dia justru menjauhkan Presiden Jokowi dengan partai politik. Menurut dia, keberadaan kantor ini untuk memperlancar pekerjaan Presiden, termasuk menjalin hubungan baik dengan parlemen.

"Jadi, logikanya jangan dibalik-balik. Justru saya harus menjaga hubungan itu agar kerjanya lancar. Kenapa? Baik-baik kan hubungannya di parlemen," papar Luhut.

Mantan Komandan Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Darat itu menegaskan, sebagai kepala staf presiden, dia akan selalu membantu tugas orang nomor satu di negeri ini, baik ketika diminta maupun tidak diminta.

"Loyalitas saya kepada Presiden," ungkap Luhut.

Beberapa orang di lingkaran Istana disebut tengah menjauhkan Presiden Joko Widodo dengan partai pendukungnya. Tuduhan itu salah satunya dilontarkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Tanpa menyebut nama, Masinton menyebut pihak yang tengah melakukan hal itu sebagai "Brutus". (Baca: Kata Politisi PDI-P, Jokowi Dihalang-halangi "Brutus" di Istana)

Selain Masinton, tuduhan sama juga diungkapkan dalam salah satu blog di Kompasiana. Tulisan di dalam blog tersebut menunjukkan secara gamblang bahwa tiga pembantu Jokowi merupakan pihak yang tengah menjauhkan Presiden dengan parpol pendukung. Mereka yang dituduh adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan, Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tiga orang itu disebut sebagai "Trio Macan Istana". (Baca: "Trio Macan Istana" di Ring Satu Jokowi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com