Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dunia" Sudah Terbalik, Sekarang KMP yang Dukung Jokowi

Kompas.com - 01/02/2015, 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Refly Harun, melihat posisi PDI Perjuangan akan terjepit bila melawan opini publik terkait calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena berstatus tersangka KPK.

"Yang terjepit PDI-P kalau melawan opini publik, tadinya solid malah terjepit sendiri. Dua bulan ke depan, yang sering memuji Jokowi adalah KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Refly di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Terlebih lagi, kata Refly, kini KMP menyatakan mengikuti keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Budi Gunawan.

"'Dunia' sudah menjadi terbalik," ujarnya.

KMP adalah koalisi partai politik di DPR yang dinilai sejumlah pihak sebagai oposisi kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Refly, sikap paling aman yang diambil Presiden Joko Widodo adalah tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri dilihat dari aspek hukum, publik, dan politik.

‎"Paling aman tidak melantik, apalagi dengan safari (Jokowi), Prabowo, Habibie, atau Ical dan SBY. Ini bukan Jokowi, tapi PDI-P yang terjepit," tuturnya. (Baca: Tatapan Prabowo dan "Penghormatan" Jokowi di Istana Bogor)

Refly mengungkapkan, sejarah KPK mendapatkan perlawanan saat berhadapan dengan Polri seperti kasus Kompol Novel. ‎ Untuk itu, kata Refli, jalan terbaik dengan membuang akar permasalahan di Polri dan KPK.

"Dukung KPK (lakukan) penyidikan seprofesional mungkin untuk Budi Gunawan, lalu dukung Polri menyelesaikan kasus Bambang Widjojanto," ungkapnya. (Baca: Lima Pesan dari Pertemuan Jokowi-Prabowo)

Sinyal KMP akan "seiring" dengan Jokowi ditunjukkan dengan kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Bogor menemui Jokowi.

Prabowo dalam keterangan persnya mendukung langkah Jokowi menetapkan calon kepala Polri pilihannya. (Baca: Prabowo Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi soal Budi Gunawan) (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com