Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Untung Ruginya jika Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

Kompas.com - 01/02/2015, 19:03 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tengah terjebak pada pilihan untuk mengambil keputusan dari kacamata publik atau dari logika elit politik terkait pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jika berpikir dengan logika publik, maka Jokowi harus menunda pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Sutarman.

"Ini pilihan Jokowi sendiri, tetapi seorang pemimpin yang pada mulanya dia hadir dan muncul dipersepsikan sebagai pemimpin yang kharismatik dan populis itu memang di kemudian hari di pemerinahannya itu memang akan dihadpkan dengan persoalan-persoalan bersifat elit politik," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Alfan menilai ada untung ruginya jika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jika Jokowi tidak melantik Budi, menurut Alfan, hubungannya dengan partai penguasa, terutama PDI-Perjuangan akan renggang. PDI-P, lanjut dia, akan kecewa berat. Hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dinilainya akan ikut memburuk jika Jokowi tidak melantik Budi.

"Hubungan dengan Megawati juga mungkin akan memburuk jika tidak dilantik gitu ya, terlepas bahwa tadi ada keterangan bahwa Megawati tidak menyodorkan BG ke Jokowi tetap ada inisiatif Jokowi sendiri, dibalik itu kita tidak tahu, tetapi hubungan dengan partai pengusung bisa renggang seaindanya BG tidak dilantik," ujar dia.

Namun, di sisi lain, Jokowi tidak akan menuai reaksi negatif dari masyarakat. Popularitasnya pun akan tetap terjaga. Selain itu, Alfan menilai langkah ini bisa membuka perubahan peta politik. Bisa saja, menurut dia, Jokowi tidak melantik Budi kemudian memanfaatkan kekuatan partai oposisi untuk berbalik mendukung dia.

Kemungkinan ini tercermin dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Seusai pertemuan, Prabowo mengatakan akan mendukung apa pun keputusan Presiden.

"Terjadi perpindahan logika politik dalam konstelasi politik di Indonesia. Nah kalau ini bisa saja sangat mungkin terjadi karena politik kita cair hari-hari ini dan Jokowi bisa memainkan bandul itu," ujar Alfan.

Di samping itu, Alfan menilai Jokowi tetap bisa mempertahankan kepercayaan publik meskipun dia melantik Budi. Misalnya dengan memberhentikan Budi setelah Jokowi melantiknya. Saat ini, menurut dia, Jokowi tengah melakukan test on the water atau menguji reaksi publik atas kemungkinan-kemungkinan langkah yang diambilnya terkait pelantikan Budi Gunawan.

Sebelumnya Jokowi menunda pelantikan Budi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka. Budi disangka menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya sebagai Kepolisian. Belakangan muncul dugaan jika pencalonan Budi tersebut dilakukan bukan atas inisiatif Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com