Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencalonan Komjen Budi Gunawan, Megawati Harus Bicara kepada Publik

Kompas.com - 01/02/2015, 14:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dinilai harus berbicara kepada publik mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Megawati diminta menjelaskan apakah benar pencalonan Budi sebagai calon kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo atas dasar permintaan Megawati seperti dugaan yang muncul di masyarakat belakangan ini.

"Memang Megawati harus bicara sendiri, Megawati kan selama ini tidak memberikan keterangan pers, jadi publik bertanya-tanya benar enggak ini by design yang disodorkan Bu Mega walaupun tadi ada pernyataan tidak demikian," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian dalam diskusi di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Jika tidak segera menjelaskan kepada publik, lanjut Alfan, akan menjadi wajar jika publik hingga saat ini menganggap Megawati adalah dalang di balik pencalonan Budi Gunawan.

Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi mengakui ada tekanan politik yang tak bisa dihindari terkait pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut.

"Untuk menghapus persepsi demikian, maka Mega sendiri yang harus angkat bicara. Saya kira, kalau begitu bisa menggeser persepsi kalau Mega di balik pencalonan ini," ucap Alfan.

Secara umum, Alfan menilai kisruh terkait pencalonan kapolri ini merupakan ujian bagi kepemimpinan Jokowi. Jika diibaratkan labirin, lanjutnya, kebijakan yang diambil Jokowi ini merupakan sesuatu yang sangat rumit yang dibangun Jokowi bagi dirinya sendiri.

Langkah Jokowi kali ini diwarnai perseteruan antara KPK dan kepolisian yang semakin memperumit labirin tersebut. "Jokowi dilematis sebagai pemimpin politik dan dia nantinya akan menemukan jati dirinya sebagai pimpinan," ujar Alfan.

Sebelumnya, Ketua Tim Independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI Syafii Maarif membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu. Tim juga menyarankan Jokowi tidak melantik Budi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com