Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencalonan Komjen Budi Gunawan, Megawati Harus Bicara kepada Publik

Kompas.com - 01/02/2015, 14:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dinilai harus berbicara kepada publik mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Megawati diminta menjelaskan apakah benar pencalonan Budi sebagai calon kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo atas dasar permintaan Megawati seperti dugaan yang muncul di masyarakat belakangan ini.

"Memang Megawati harus bicara sendiri, Megawati kan selama ini tidak memberikan keterangan pers, jadi publik bertanya-tanya benar enggak ini by design yang disodorkan Bu Mega walaupun tadi ada pernyataan tidak demikian," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian dalam diskusi di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Jika tidak segera menjelaskan kepada publik, lanjut Alfan, akan menjadi wajar jika publik hingga saat ini menganggap Megawati adalah dalang di balik pencalonan Budi Gunawan.

Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi mengakui ada tekanan politik yang tak bisa dihindari terkait pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut.

"Untuk menghapus persepsi demikian, maka Mega sendiri yang harus angkat bicara. Saya kira, kalau begitu bisa menggeser persepsi kalau Mega di balik pencalonan ini," ucap Alfan.

Secara umum, Alfan menilai kisruh terkait pencalonan kapolri ini merupakan ujian bagi kepemimpinan Jokowi. Jika diibaratkan labirin, lanjutnya, kebijakan yang diambil Jokowi ini merupakan sesuatu yang sangat rumit yang dibangun Jokowi bagi dirinya sendiri.

Langkah Jokowi kali ini diwarnai perseteruan antara KPK dan kepolisian yang semakin memperumit labirin tersebut. "Jokowi dilematis sebagai pemimpin politik dan dia nantinya akan menemukan jati dirinya sebagai pimpinan," ujar Alfan.

Sebelumnya, Ketua Tim Independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI Syafii Maarif membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu. Tim juga menyarankan Jokowi tidak melantik Budi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com