Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Pertaruhkan Kepercayaan Rakyat kalau Lantik Budi Gunawan"

Kompas.com - 31/01/2015, 15:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menilai, Presiden Joko Widodo saat ini dalam posisi yang dilematis antara mengikuti kemauan rakyat atau elite partai dalam hal status hukum yang menimpa calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Apa pun pilihannya, risiko tetap menanti. Namun, dari berbagai risiko itu, Gun Gun melihat Jokowi seharusnya berpihak kepada rakyat.

"Posisi Pak Jokowi sangat dilematis, tapi saya inginkan agar Pak Jokowi perhatikan tingkat kepercayaan publik. Bukan saya lihat dalam kasus Budi Gunawan tidak menghormati hukum, tapi turun drastis legitimasi Jokowi kalau ambil risiko melantik Budi," ucap Gun Gun dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Gun Gun menuturkan, Presiden Jokowi harus mengambil risiko dan tidak membiarkan konflik KPK dan Polri terus berlarut. Salah satu kuncinya adalah dengan menyatakan sikap terkait rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, apabila Budi dilantik lalu diberhentikan, resistensi dari publik terhadap Jokowi akan tetap besar.

"Meski lantik satu hari pun, akan dihadapkan resistensi masyarakat. Pun kalau dia tidak melantik, ada risiko di zona nyaman elite pendukung dan DPR. Pilihannya apa dia menjawab ekspektasi publik atau dia pilih zona aman elite," papar Gun Gun.

Presiden Jokowi hingga saat ini belum memberikan solusi atas konflik KPK-Polri. Namun, beberapa hari belakangan ini, dia telah bertemu dengan berbagai pihak untuk meminta masukan cara mengatasi konflik antara KPK-Polri. Presiden sudah bertemu dengan tim independen yang terdiri dari para pimpinan KPK, Polri dan ahli hukum sebanyak dua kali. Tim mengusulkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. [Baca juga: Tim Independen Rekomendasikan Komjen Budi Gunawan Tidak Dilantik!]

Presiden juga sempat bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Usulan Wantimpres bersifat rahasia sehingga semua anggotanya menutup rapat saran yang diberikan kepada presiden. Namun, ketua tim independen Syafi'i Maarif membeberkan pertemuan Wantimpres dengan Presiden Jokowi yang tidak satu suara. Dia menyebutkan ada tiga anggota Wantimpres yang meminta presiden segera melantik Budi Gunawan. [Baca juga: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik]

Selain bertemu Wantimpres dan tim independen, presiden juga menemui mantan rivalnya saat pilpres lalu, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menyatakan mendukung pemerintah dan meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. [Baca juga: Prabowo Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi soal Budi Gunawan]

Presiden Jokowi juga mendapat kedatangan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Habibie mengingatkan Jokowi bahwa dia dipilih oleh rakyat sehingga setiap pemimpin harus selalu membela kepentingan rakyat apa pun risikonya. [Baca juga: Habibie Ingatkan Jokowi Presiden Dipilih untuk Memihak 100 Persen Kepentingan Rakyat]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com