Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-60 Jokowi-JK: Konsolidasi dengan Kepala Daerah

Kompas.com - 31/01/2015, 12:30 WIB
Wisnubrata

Penulis


Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com - Ketika masih menjabat sebagai walikota Solo dan selanjutnya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan dialog dalam menjalankan program-programnya. Cerita bagaimana Jokowi mengajak makan para pedagang, penghuni bantaran sungai, dan warga lain yang akan direlokasi berulang kali dibahas media.

Pendekatan dialog inilah yang dijanjikan kembali oleh Jokowi saat berbincang dengan peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan menyiapkan waktu khusus untuk berdialog dengan bupati/wali kota se-Indonesia.

Saat itu banyak perwakilan daerah yang ingin menyampaikan masalah dan usulannya secara langsung kepada Presiden. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang memandu jalannya dialog hanya membatasi untuk lima perwakilan daerah.

"Kalau semuanya hari ini, bisa-bisa selesainya besok pagi," seloroh Jokowi.

Untuk menampung keinginan para kepala daerah menyampaikan masalah dan usulannya, Jokowi kemudian berjanji akan mengatur waktu pertemuan. Ia menyampaikan, pertemuannya dengan seluruh bupati/wali kota dapat dimulai pada pekan depan, di Istana Bogor.

"Mulai minggu depan bupati/wali kota kita atur pertemuan di Istana Bogor. Mungkin per seratus atau berapa supaya semuanya bisa menyampaikan problem, atau saran ke pemerintah pusat," ucap Jokowi. (Baca: Banyak Kepala Daerah Ingin Curhat, Presiden Jokowi Atur Pertemuan)

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan gagasan pemerintah membangun pelabuhan modern sekaligus kompleks perdagangan.

Jokowi menuturkan, rencana pembangunan pelabuhan modern ini diperlukan untuk merealisasikan rencana tol laut. Setiap daerah diperkenankan untuk mengajukan usulan agar daerahnya memiliki pelabuhan.

"Dengan catatan, pelabuhan itu memiliki keleluasan yang gede. Jangan sampai usulkan ke kita pelabuhan 15-20 hektar. Semuanya harus berpikir besar, visi besar, rencana besar," ujar Jokowi.

Jokowi memaparkan, pelabuhan modern yang komplet seharusnya terdiri dari sea port dan deep sea port yang digabung dengan kawasan industri serta pembangkit listrik.

"Luasnya berapa? Ya, paling tidak minimal 500 hektar untuk jangkauan 50 tahun akan datang. Paling tidak 2.000 hektar untuk 100 tahun akan datang," ucap Jokowi. (Baca: Jokowi Ingin Daerah Ajukan Pembangunan Pelabuhan Seluas Ribuan Hektar)

Pada hari yang sama, Jokowi menghadiri peringatan HUT ke-77 tahun LKBN Antara, di Jakarta. Presiden mengingatkan agar media tetap menjalankan fungsi edukasi dalam pemberitaan dan tidak mengutamakan berita-berita sensasional. Hal itu disampaikan Jokowi karena menilai media massa sudah sangat terbuka.
 
"Media boleh tajam, tapi tetap mendidik, bukan tajam yang melukai, bukan tajam yang menusuk. Media boleh menggigit, tapi jangan melukai," ujar Jokowi. (Baca: Jokowi: Media Boleh Menggigit, tapi Jangan Melukai)

Menurut Jokowi, dengan industri media saat ini, ada kecenderungan media selalu melihat kebutuhan pasar dalam pemberitaannya, termasuk mengolah berita sensasional. Padahal, kata Jokowi, media seharusnya bisa menggerakkan dan mengorganisasi masyarakat. Ia meminta agar media tidak selalu menampilkan hal-hal negatif meski berperan dalam hal kontrol sosial.
 
"Media harus bisa mencerahkan. Jangan sampai tiap hari disuguhi hal-hal yang menggigit, melukai tajam, sehingga terlihat negatif dan menjadikan kita pesimistis. Padahal, yang ingin kita bangun optimisme," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com