Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Enak Saja, Saya Kan Bukan Presiden...

Kompas.com - 30/01/2015, 05:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri kepada Joko Widodo. Namun, Prabowo tidak mau menjawab apakah menurut dia Budi Gunawan yang sudah berstatus tersangka korupsi layak dilantik atau tidak.

"Enak saja, saya kan bukan presiden, gimana sih," kata Prabowo saat ditanya perihal itu, seusai rapat bulanan bersama Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2015) malam.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Prabowo hanya berpesan, yang terpenting Jokowi bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Pesan ini juga disampaikan langsung oleh Prabowo di depan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor, Kamis siang.

"Saya katakan, saya yakin niat beliau adalah demi kepentingan rakyat dan bangsa. Sudah, itu saja," kata rival Jokowi pada Pilpres 2014 lalu itu.

Pelantikan Budi memang belakangan mengundang polemik. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden itu dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan sudah berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Namun, jika tidak, Presiden akan dianggap melanggar etika karena melantik seseorang yang berstatus tersangka.

Hingga kini, suara di parpol Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah masih berkeras agar Jokowi melantik Budi.

Apakah Prabowo dan KMP siap mem-backup Jokowi jika keputusannya diprotes KIH?

"Siap mem-backup apa saya?" jawab Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com